Network
ARAHKATA - Carut marutnya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur terkait Program Pendaftaran Tanah (PTSL).
PTSL dari 2018 hingga 2023 belum selesai, mendapat sorotan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat.
Massa mendesak agar kepala BPN Jakarta Timur dicopot menyusul buruknya kinerja terkait PTSL.
Baca Juga: Anita Feng Menyabet Penghargaan ke -29, Srikandi Wirausaha Indonesia 2023
Dalam orasinya, Koordinator Aliansi, Romy Jiwaperwira mengungkapkan Presiden Jokowi berkomitmen terhadap Reforma Agraria.
Perjuangan Hak tanah rakyat, baik melalui PTSL, Legalisasi Tanah maupun upaya Redistribusi Tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.
"Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Inpres 2/2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Perpres 86/2018 Tentang Reforma Agraria, PP 18 tahun 2021 dan peraturan lainnya," ujarnya di depan kantor BPN Jakarta Timur, Rabu, 15 Maret 2023.
Baca Juga: Hasil Investigasi Sementara, Kebocoran Data Bukan Bersumber Dari BPJS Ketenagakerjaan
Namun, Komitmen Presiden Jokowi ternyata tidak diikuti oleh jajaran BPN yang justru terkesan mempersulit pelaksanaan Program Reforma Agraria.
