Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kerugian keuangan negara dari kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp 127,5 miliar.
Kerugian negara itu timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka.
Total ada enam tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), M Kuncoro Wibowo; Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren; mantan Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto; mantan Vice President Operasional PT BGR, April Churniawan; anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Roni Ramdani; serta General Manager PT Primalayan Teknologi Persada, Richard Cahyanto.
Baca Juga: Jaksa KPK Ungkap Hakim Agung Gazalba Saleh Dikenal sebagai Bos Dalem
Kasus ini bermula saat Kemensos pada Agustus 2020 berkirim surat ke PT BGR untuk menggelar audiensi dalam rangka menyusun rencana anggaran kegiatan penyaluran bansos beras di Kemensos. Saat audiensi, PT BGR mempresentasikan kesiapan mereka untuk menyalurkan bansos beras di 19 provinsi Indonesia.
Budi Susanto lalu menyuruh April Churniawan untuk mencari rekanan yang bakal menjadi konsultan pendamping.
"Mendengar adanya informasi kebutuhan rekanan tersebut, IW dan RR memasukkan penawaran harga menggunakan PT DIB (Damon Indonesia Berkah) Persero dan disetujui BS yang berlanjut pada kesepakatan harga dan lingkup pekerjaan untuk pendampingan distribusi BSB (bantuan sosial beras)," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Baca Juga: Tilang Uji Emisi Resmi Digelar Polda Metro Jaya Mulai 26 Agustus
Alex menyampaikan, Kemensos memilih PT BGR sebagai distributor bansos beras, berlanjut dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran bansos beras dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Nilai kontraknya mencapai Rp 326 miliar.
