Network
Menurut Ivan seharusnya transaksi yang berkaitan dengan kampanye Pemilu 2024 terjadi melalui rekening tersebut.
"Itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya," beber Ivan.
PPATK pun mempertanyakan transaksi yang meningkat secara masif tersebut.
Baca Juga: Firli Bahuri Diduga Terima Uang Rp 3,8 Miliar dari SYL, Terkuak Dalam Persidangan
"Kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu dari mana kalau RKDK nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal," tutup Ivan.***
