Network
ARAHKATA — Organisasi Kewartawanan PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) desak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit dana hibah Meneg BUMN yang dikucurkan ke PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).
Dana hibah itu untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) senilai Rp.6 Milyar namun diduga dikorup oknum pengurus PWI Rp.2,9 Milyar.
“Karena dana hibah itu uang negara yang diperoleh dari Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), maka wajib dilakukan audit penggunaannya. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit agar masalah penggunaannya transparan,” tegas HM. Jusuf Rizal, Ketum PWMOI kepada media di Jakarta, Kamis, 11 April 2024.
Baca Juga: Aloha Pasir Putih PIK 2, Tujuan Wisata Baru Mengisi Libur Lebaran
Sebagaimana diketahui publik Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Meneg BUMN untuk pelaksanaan UKW.
Tapi dari total bantuan Rp. 6 Milyar diduga dikorup oknum PWI Pusat Rp. 2,9 Milyar dengan alasan ada kicback ke oknum perantara di Meneg BUMN.
Lebih jauh Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi yang juga Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), menyebutkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang (Abuse Of Power) di tubuh organisasi wartawan tertua itu, tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Ini menyangkut Marwah para wartawan dan organisasi PWI.
Baca Juga: KNKT: Kecelakaan Maut di KM 58 Akibat Sopir Bekerja Melebihi Batas Waktu
Kasus dugaan korupsi ini, merupakan pukulan telak bagi PWI yang mengisaratkan, seolah-olah kasus seperti ini sesungguhnya sudah sering terjadi mengatasnamakan wartawan.
