ARAHKATA – Sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga honorer di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mengukuhkan berdirinya organisasi Serikat Pekerja Pelayan Publik Honorer Kabupaten Manggarai Barat (SP3HMB), pada Jumat, 4 Desember 2020.
Selain mengukuhkan berdirinya SP3HMB, mereka juga menggelar tatap muka bersama Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, di gedung SMAK N 1 Labuan Bajo.
Dalam sambutannya, Rieke menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Serikat Pekerja Pelayan Publik Honorer di Manggarai Barat (Mabar) dengan tujuan memperjuangkan hak-hak tenaga honorer, juga sebagai sejarah baru dalam dunia serikat pekerja Indonesia.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya dan Habib Rizieq Bicara Soal Video Azan Jihad
“Perhimpunan ini yang dicatat secara legal seperti yang disampaikan dalam deklarasi merupakan sejarah bagi pelayan publik bukan hanya di Mabar dan NTT tapi bagi seluruh Indonesia,” ujar Rieke.
Pembina pekerja honorer seluruh Indonesia ini juga mengapresiasi peran tenaga-tenaga honorer semasa pandemi Covid-19 dalam memberikan pengabdian dan pelayanan sepenuh hati meskipun dalam kondisi kesejahteraan yang terabaikan.
Baca Juga: Iyut Bing Slamet Histeris Saat Ditangkap Polisi
“Guru-guru dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia terutama mereka yang belum menjadi PNS, sesulit apapun, saya ucapkan terima kasih, karena tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang di tengah pandemi Covid-19 mereka tetap mengabdikan dirinya berada di garda terdepan di seluruh pelosok Tanah Air. Saya akan berjuang bersama kalian. Karena status kerja itu menjadi sangat penting,” tutur Rieke.
Pemeran tokoh Oneng di sitkom Bajaj Bajuri itu juga berharap, Pemkab Mabar mampu memanfaatkan kemajuan Labuan Bajo yang begitu pesat dalam berbagai bentuk investasi mampu mengutamakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat Mabar, khususnya tenaga honorer.
Baca Juga: Menkeu Beberkan Keuntungan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan
Menurutnya, dalam setiap proses pengangkatan tenaga honorer daerah, Pemkab Mabar harus mampu mengutamakan tenaga-tenaga honorer yang selama ini telah mengabdikan diri, baik dengan ikatan kerja fasilitas kesehatan ataupun Komite Sekolah.
Sementara, Ketua SP3HMB Fransiskus S Sene SPd turut menyampaikan, kehadiran SP3HMB merupakan solusi dalam memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang selama ini terabaikan meski telah mengabdi sepenuh hati di berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Baca Juga: Kartu Prakerja Diperpanjang Hingga 2021, Simak Informasinya Disini!
“Kehadiran Serikat Pekerja ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan hak-hak tenaga honorer yang terabaikan dengan harapan kesejahteraan honorer pun akan bisa terdongkrak naik,” katanya.
Perlu diketahui, bahwa jumlah tenaga honorer di Kabupaten Mabar mencapai 2.430-an orang.
Melihat kondisi tersebut, Fransiskus menilai akan sangat memperihatinkan ketika hak dan kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan diri tidak diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan baik.
Baca Juga: Didemo Soal Prokes, Anies Malah Dapat Amanah
Dia juga mengeluhkan proses perekrutan tenaga honorer di Mabar yang selama ini dinilai tidak terbuka, lalu kemudian muncul nama-nama dari daerah lain diluar wilayahnya, sementara di Mabar sendiri ada yang lebih dari 10 tahun belum juga dinaikkan statusnya.
“Di daerah pedalaman ada yang sudah 10 tahun hingga 15 tahun tenaga komite itu yang sampai hari ini mereka belum punya hak untuk bisa naik statusnya menjadi honor daerah. Ini perjuangan yang akan kami terus suarakan untuk bisa diakomodir oleh daerah ini,” Fransiskus menjelaskan.
Melalui serikat ini juga, ia berharap terwujudnya komunikasi yang baik dengan pemerintah maupun legislatif dalam mendiskusikan kesejahteraan dan status tenaga honorer di Kabupaten Mabar.
Baca Juga: Asik Nyabu, Anggota DPRD Diciduk Anggota BNN
Hingga saat ini, terdapat 50-an tenaga honorer yang tergabung dalam SP3HMB. Dalam gelaran diskusi bersama Rieke Diah Pitaloka, ditemukan beberapa orang tenaga guru honorer asal Bari, Kecamatan Macang Pacar dengan gaji komite sebesar 1.500.000 per tahun.
Hadir juga dalam kegiatan ini, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Mabar Ismail Surdi, Ketua (Sementara) DPRD Mabar, Darius Angkur, dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Anis Masek.***