Waw, Pemerintah Incar Rp 10 triliun dari Pertukaran Awak Kapal

- 17 Februari 2021, 21:35 WIB
Ilustrasi Kapal /pixabay/Valentin Schönpos
Ilustrasi Kapal /pixabay/Valentin Schönpos /

Basilio menuturkan peluang bisnis pertukaran awak kapal dibidik sejak Indonesia ikut mengambil komitmen dalam Joint Ministerial Statement of The International Maritime Virtual Summit on Crew Changes pada Juli 2020.

Kepentingan Indonesia dalam komitmen tersebut sangat tinggi karena Indonesia merupakan penyuplai pelaut terbesar ketiga di dunia sehingga banyak awak kapal Indonesia yang terdampak pandemi.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 untuk Lansia, Satgas Covid-19: Sudah Aman, Kok!

Sebagai catatan, PBB menyebut saat ini terdapat lebih dari 400 ribu pelaut yang terjebak di atas kapal dan tak bisa turun ke darat karena kapal ditolak di banyak negara.

Dengan memfasilitasi pertukaran awak kapal, pemerintah berharap bisa menggerakkan perekonomian daerah di masa pandemi sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) yang terlibat aktif untuk ikut mencari solusi bagi masalah global.

Basilio menegaskan untuk mendukung peluang tersebut, pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan protokol Covid-19 diterapkan sesuai standar IMO, WHO dan ILO (Organisasi Buruh Internasional).

Baca Juga: Ramai Kasus Covid-19 di Panti Sosial dan Pesantren, Begini Langkah Satgas Covid-19

"Kami minta semua lembaga yang ada di pelabuhan bisa menyiapkan diri dan kita buktikan di lima pelabuhan yang ditetapkan itu, semua siap dengan protokol Covid-19 sesuai standar IMO, WHO, ILO. Itu standar yang dipakai di pelabuhan untuk bisa melayani crew change," pungkas Basilio.***

Halaman:

Editor: Ahmad Ahyar

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah