Network
ARAHKATA - Upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mempertahankan posisi Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Jatim dinilai dampat menghambat regenerasi birokrasi.
Pakar Kebijakan Publik UINSA Surabaya, Andri Arianto MA menegaskan, Pemprov Jatim harus dapat melakukan reformasi birokrasi di tubuh sehingga roda pemerintahan bisa berjalan maksimal.
Gubernur Khofifah harus bisa memaksimalkan jalannya reformasi birokrasi dengan mengganti Heru Tjahjono dan mendefinitifkan Sekdaprov Provinsi Jatim, dan 18 OPD sesuai amanat Undang-Undang.
Baca Juga: The Daddies Kalah di Semifinal Olimpiade Tokyo 2020
Reformasi birokrasi ini hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia (aparatur).
"Memutus penyebaran pandemi dan masa depan keberlangsungan ekonomi pasca pandemi, diperlukan terobosan-terobosan inovatif, efektif dan efisien dari aparatus sipil negara,” ujar Andri Arianto, Sabtu 30 Juli 2021.
Baca Juga: Simak! Syarat Perjalanan Kapal Pelni Selama PPKM Level 4
Andri menjelaskan, pelantikan pejabat definitif bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Namun untuk memperbaiki diri dan melayani publik dengan prima dan optimal dengan organisasi birokrasi pemerintahan yang sehat.
Andri Arianto menjelaskan dengan mempertahankan posisi status Pelaksana Harian (PLH) Sekdaprov Jatim berarti Kepala Daerah pembuat kebijakan menghambat regenerasi organisasi di tubuh Pemprov Jatim.
"Selain itu, sejumlah kebijakan strategis tidak bisa diputuskan oleh status PLH Sekda," tuturnya.
