Network
ARAHKATA - Pernyataan Gubernur Khofifah Indar Parawansa soal 'Move On dari COVID-19' mendapat kritikan pedas DPD Partai Gerindra Jatim.
Partai besutan Prabowo Subianto itu menilai pernyataan Khofifah soal 'Move On' tak realistis di lapangan.
Disisi lain pernyataan Gubernur Khofifah 'Move On' beberapa hari sebelumnya bisa memunculkan multitafsir di masyarakat.
Baca Juga: Masuk Mal Harus Sudah Divaksin, Ganjar: Bukan Tidak Mau!
Untuk itu, DPD Partai Gerindra Jatim menggelar diskusi Kamisan secara daring melalui Youtube dengan tema 'Gubernur Jatim ajak Move On dari COVID-19, Tepatkah?'.
Diskusi kamisan ini menghadirkan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Hidayat, Presiden Laskar Sholawat yang juga Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Muhammad Fawait dan Lia Istifhama Istif (Ning Lia).
Menurut Hidayat, 'Move on' yang dimaksud Gubernur ini bisa memunculkan multitafsir karena pendidikan masyarakat juga beragam.
Baca Juga: Gebrakan Jenderal Andika Soal Tes Keperawanan TNI AD
Gubernur Khofifah bisa diartikan lempar handuk atau menyerah terkait penanganan COVID-19 di Jatim.
Pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim itu menyebut angka kasus COVID-19 di Jatim saat ini masih tinggi. Begitu juga, angka kematian akibat COVID-19 juga tinggi. Dampaknya tentu luar biasa terhadap ekonomi masyarakat Jatim yang mengakibatkan semakin terpuruk.
"Angka Covid masih tinggi, bahkan secara Nasional angka kematian akibat Covid di Jatim tinggi secara Nasional. Belum lagi ekonomi masyarakat masih terpuruk. Lha ini kok ngomong Move On. Maksudnya apa? Move On nyerah tangani covid atau apa?, tanya Hidayat, Kamis 12 Agustus 2021.
Baca Juga: Aturan Perkantoran Selama PPKM Level 4 Jakarta
Pandemi COVID-19 bukannya perekonomian masyarakat semakin baik. Tetapi semakin terpuruk seperti Pengangguran semakin bertambah dan usaha banyak yang gulung tikar.
"Sektor UMKM yang seharusnya bisa menjadi penopang ekonomi Jatim, justru banyak yang gulung tikar. UMKM banyak yang menjerit akibat pandemi yang sidah berjalan hampir 2 tahun ini," ujarnya.
Hidayat mengaku yang lebih memprihatinkan adalah relaksasi pinjaman lunak dari perbankan yang didengungkan baik, bank nasional maupun bank lokal seperti Bank Jatim dan UMKM Jatim, banyak tidak menyentuh UMKM. Hal ini akibatkan kurangnya sosialisasi.
Baca Juga: Gagal ke Irak, 7 Perempuan Korban Perdagangan Manusia Diselamatkan BP2MI
Dengan kondisi semacam itu, pernyataan Gubernur yang mengajak move on bisa rawan karena tidak tepat di katakan. Dirinya khawatir masyarakat akan menilai gubernur menyerah dengan kondisi saat ini.
Hidayat menegaskan hampir dua tahun ini kita alami tantangan yang luar biasa. Program vaksinasi untuk menuju herd immunity harus direaliasikan.
"Maka pemimpin Jatim tidak boleh menggunakan bahasa yang bisa disalah pahami, akan sangat beresiko untuk masyarakat," lanjut pria Mojokerto ini
Baca Juga: Sariawan Saat COVID-19? Yuk Hilangkan dengan Cara Ini!
Sementara itu presiden Laskar Sholawat Jatim yang juga Bendahara DPD Partai Geribdra Jatim Muhammad Fawait menyatakan pernyataan 'Move On' oleh gubernur harus diiringi dengan membangkitkan perekonomian masyarakat. Seperti halnya program yang merangsang perekonomian
Putra pengasuh ponpes Al Qodiri Jember, KH Muzaki Syah itu menegaskan bahwa masyarakat harus di lakukan upaya yang dapat membangkitkan kembali UMKM. Hal ini untuk mengatasi keterpurukan ekonomi.
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu mengingatkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini hanya pemerintah yang bisa diandalkan untuk membangkitkan perekonomian. Mengingat saat ini yang bisa diandalkan hanya anggaran yang dimiliki pemerintah.
Baca Juga: Pembebasan Biaya dan Sederet Kabar Baik untuk Pekerja Migran Indonesia
"Di Jatim maka anggaran di APBD Jatim yang bisa digunakan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan UMKM," ujarnya.
Selain itu, yang tidak kalah penting keberadaan pesantren di Jatim yang seolah dilupakan oleh Gubernur dalam Pandemi Covid.
Baca Juga: Ketua MUI Kecelakaan di Jateng, Kini Dirawat RSI Jemursari
Padahal, bila pesantren dilibatkan juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat. Mengingat bdi sekitar pesantren banyak usaha-usaha masyarakat yang bisa dikembangkan dan di maksimalkan untuk membangkitkan ekonomi warga.
"Karena itu kalau Gubernur mengatakan 'Move on', maka yang harus dilakukan bagaimana bisa membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Bagaimana gubernur membangkitkan kembali UMKM yang terpuruk, serta bagaimana melibatkan pesantren dalam membangkitkan perekonomian masyarakat," pungkasnya.***
