Network
ARAHKATA - Komisi A DPRD Jawa Timur menemukan ada ketidakadilan dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Provinsi Jatim untuk mengisi kekosongan 18 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketidakadilan itu terungkap dalam pengumuman Panitia Seleksi JPT Pratama Provinsi Jatim nomer 800/4624/20.4/2021 tertanggal 11 Agustus 2021, tercatat ada 85 pelamar yang memenuhi syarat seleksi administrasi.
Dalam pengumuman tersebut poin kedua disebutkan bahwa bagi calon yang memenuhi persyaratan administrasi, namun belum dilakukan asesment oleh lembaga yang ditunjuk oleh Timsel.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Diminta Tingkatkan Serapan Anggaran untuk Pulihkan Ekonomi
Jika demikian, maka harus yang bersangkutan harus mengikuti asesment tanggal 14-18 Agustus di Unesa Surabaya. Tercatat yang harus mengikuti asesment hanya 58 calon sehingga 27 calon tidak harus ikut asesment.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Dediyansah mengatakan, Pansel JPT Pratama telah melakukan asesmen gelombang pertama untuk mengisi kekosongan 16 OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Maka, landasan untuk mengisi kekosongan jabatan di 16 OPD sudah terlaksana.
"Dasar untuk mengisi pos-pos gelombang pertama di 16 OPD lingkungan Pemrov Jatim yang sudah berjalan, itu adalah melalui asesmen pertama yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2020," kata pria yang akrab dipanggil Cak Dedy tersebut usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jum'at 13 Agustus 2021 malam.
Baca Juga: Pernyataan Khofifah 'Move On dari COVID-19' Dinilai Tak Realitis di Lapangan
Setelah 16 jabatan kepala OPD terisi, masih tersisa 18 OPD yang kepalanya masih belum definitif. Maka Pansel kembali melakukan rekrutmen gelombang kedua untuk mengisi kekosongan di 18 jabatan Kepala OPD.
Pada gelombang kedua ini, terjaring kurang lebih 85 peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi.
"Nah, kami mempertanyakan bahwa setelah lolos administrasi yang 85 personel ini ternyata yang mengikuti asesmen kedua mulai tanggal 14-19 Agustus di Unesa itu diikuti oleh 58 peserta," kata Cak Dedi.
Baca Juga: Pemprov Jatim Permudah Oksigen Gratis, Ini Titik Mobil Layanannya!
Cak Dedi menilai asesment dibagi dua gelombang dan gelombang pertama telah selesai. Maka, seluruh peserta mempunyai hak yang sama dalam mengikuti asesment gelombang kedua. Jika terdapat peserta tak mengikuti asesment gelombang kedua, maka tak bisa mengisi kekosongan 18 jabatan kepala OPD.
"Apapun dasarnya, asesmen pertama ataupun kedua punya hak yang sama. Tetapi asesmen pertama kan sudah kita nyatakan selesai, karena ada gelombang pertama," papar dia.
Politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan, rekrutmen ini sistemnya terbuka, sehingga yang mengikuti asesmen gelombang kedua ini yang berhak untuk menempati jabatan di 18 OPD .
Baca Juga: Masuk Mal Harus Sudah Divaksin, Ganjar: Bukan Tidak Mau!
Terkait adanya titipan, Dedi menyatakan pesimis karena sistemnya sudah open atau lelang terbuka. Apalagi prosesnya melalui beberapa tahapan, seperti seleksi administrasi dan asesmen.
"Karena sudah memakai sistem terbuka, saya rasa minim sekali dilakukan titipan-titipan. Karena ini dilandasi oleh panitia yang sifatnya independen," pungkasnya.
Untuk diketahui, 18 kepala OPD yang masih kosong yakni Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Gerindra Jatim Terenyuh Kesejahteraan 'Singa Tua'
Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Madiun Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Jember Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Malang Provinsi Jawa Timur, Wadir Penunjang Pelayanan RSUD dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur dan Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Begini Aturan Kibarkan Bendera Merah Putih di Rumah
Selain itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Direktur RSUD Karsa Husada Batu.
Sementara 16 Kepala OPD yang dilantik pada 28 Juli 2021 diantaranya:
1. Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno, Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Sjaichul Ghulam, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi.
Baca Juga: Yeay! Pemerintah Alokasikan Vaksin Moderna ke Masyarakat Umum
3. Mohammad Yasin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
4. Soekaryo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
5. Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan.
6. Herlin Ferliana, Direktur RSUD Haji Surabaya.
7. Ardo Sahak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
8. Nurkholis, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca Juga: Indonesia Kembali Kedatangan 5 Juta Vaksin Sinovac
9. Indah Wahyuni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
10. Dyah Wahyu Ermawati, Kepala Dinas Kelautan Perikanan
11. Mohammad Gunawan, Kepala Bakorwil Pamekasan.
12. Budi Santosa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana.
Baca Juga: Kemenkes Minta Posyandu Bisa Jalankan Imunisasi Balita Door to Door
13. Tiat Surtiati Suwardi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
14. Mochamad Hafidin Ilham, Direktur RSUD Dr Soedono Madiun.
15. Agung Subagyo, Kepala Bakorwil Bojonegoro.
16 Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.***
