Network
Pandemi Covid-19 tak hanya dirasakan masyarakat bawah saja. Tetapi juga dirasakan kalangan masyarakat menengah dan pelaku UMKM.
Baca Juga: Kinerja Menurun, Gubernur Khofifah Didesak Tata Ulang Manajemen PJU
"Apa yang kita saksikan sekarang ini memang sangat ironi. Sebab harta kekayaan pejabat negara semakin bertambah dan di sisi lain pendapatan perkapita penduduk kita itu turun kisaran 400 ribu sekian perbulan," tutur mantan Wabup Lamongan itu.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini mengakui bahwa harta kekayaan pejabat itu bisa naik lantaran ada beberapa sebab. Seperti pejabat negara itu memiliki harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang nilainya bisa naik setiap tahunnya, semisal memiliki tanah, rumah atau perusahaan sehingga masih cukup wajar.
"Tapi kalau harta kekayaan pejabat negara yang naik itu berupa setara kas atau tabungan, maka saya rasa itu perlu didalami lagi asal-usul harta tersebut," tegasnya.
Baca Juga: Penghargaan Khofifah Menjadi Sorotan DPRD Jawa Timur
Amar menyebut penanganan Pandemi COVID-19 di Jatim menyerap anggaran yang sangat besar dari APBD sehingga sampai harus dilakukan refocusing anggaran besar-besaran.
"Jangan sampai kenaikan harta setara kas pejabat negara yang begitu besar itu berasal dari penyelewengan dana darurat untuk penanganan COVID-19. Itu jelas akan melukai hati rakyat," pungkasnya.
Untuk diketahui, dari laman E-LHKPN, selain Khofifah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga alami kenaikan harta kekekayaannya selama setahun dari 2019-2020. Kecuali Guberbur DKI Anies Baswedan yang mengalami penurunan.
Baca Juga: Jumlah Vaksinasi Terpenuhi, Jokowi Izinkan PON XX Papua Ada Penonton
