Network
ARAHKATA - Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia.
Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Serah terima keketuaan, atau handover, berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia, pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi (Presidensi Italia) kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Duet Ganjar-Airlangga Terpopuler, Koalisi PDIP dan KIB Potensial Unggul Raih Kemenangan
G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.
G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global.
Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Baca Juga: Komisi III DPR RI Sorot Kasus Impor Baja, Kejaksaan Agung Diwarning Jangan Tebang Pilih
Jaringan Advokasi Publik Indonesia (JAPI) melihat G20 di Bali adalah momentum strategis untuk Indonesia untuk menyampaikan terkait isu -isu global salah satunya adalah kampanye green energi, yang menjadi salah satu isu central yang akan dibahas di perlahatan pertemuan Negara G20.
"Indonesia sendiri menjadi salah satu penentu dalam perjanjian Paris dalam bidang energi untuk itu di momentum G20 Indonesia harus benar-benar menunjukkan komitmen nyata terkait isu green energi," ucap Iradat Ismail selaku Kordinator Nasional JAPI, dikutip ArahKata.com, Senin 10 Oktober 2022.
Lanjutnya Perjanjian Paris itu dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjadi garda terdepan dalam merealisasikan perjanjian Paris.
Baca Juga: Pesona Pariwisata Maluku Transformasi Era Digital
"Olehnya itu JAPI meminta agar PLN sebagai leading sektor terdepan dibidang energi listrik harus lebih adaptif dengan situasi terkini, dan PLN juga tidak terjebak lagi pada kepentingan sektoral semata," ujar iradat.
Lanjutnya, PLN sudah harus lebih fokus pada kepentingan energi listrik nasional yang berkolaborasi dengan komitmen perjanjian global melalui Paris Agreement.
"Karena jika Indonesia gagal memenuhi target kesepakatan Paris maka dunia juga gagal dan Indonesia sebagai tuan rumah G20 akan dianggap gagal untuk itu agar tidak terjadi seperti itu kami minta agar PLN dapat mengambil peran yang strategis di momentum G20 ini," tegas Iradat.
Baca Juga: Mikha Tambayong Sabet Penghargaan Asia Wide Award di Korea Selatan
Iradat berharap dalam G20 di Indonesia ini PLN selain mengambil peran juga adanya terobosan PLN dalam program green energi itu sendiri.
Untuk diketahui Paris Agreement atau Perjanjian Paris merupakan perjanjian atau kesepakatan global yang diselenggarakan di Paris pada tahun 2015 untuk menghadapi perubahan iklim di seluruh dunia.
Perjanjian Paris bertujuan untuk mengurangi serta menahan kenaikan suhu rata-rata dunia dibawah 2C.
Baca Juga: Wali Kota Bima Arya Peringatkan Warga Bogor Hingga Jakarta Waspada Banjir
Dengan adanya upaya ini diharapkan bisa mengurangi dampak dan risiko yang merugikan terhadap perubahan iklim yang terjadi.
Sebanyak 196 negara telah setuju dengan Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi di setiap negaranya masing-masing.
Setiap negara yang ikut dalam Perjanjian Paris membuat komitmennya untuk mengurangi emisi pada setiap negaranya melalui Nationally Determined Contribution atau yang biasa disingkat dengan NDC yang dibuat untuk periode 2020 sampai dengan tahun 2030.
Baca Juga: Potensi Gabung KIB, Hasto: Skala Prioritas PDIP Dengan Lakukan Dialog Politik
PLN berhasil menjadi perusahaan dengan peringkat teratas di Asia Selatan dan Tenggara sebagai perusahaan kunci yang akan menentukan kesuksesan tranformasi sistem energi dan dekarbonisasi, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh World Benchmarking Alliance (WBA).
Hasil tersebut disampaikan pada acara launching the Electric Utilities Benchmark yang dilaksanakan secara daring, Senin 6 juli 2020.
PLN terpilih menjadi satu dari 50 perusahaan kelistrikan di dunia. Kelimapuluh perusahaan tersebut terpilih dari 450 perusahaan energi dunia yang dinilai.
Baca Juga: Koalisi Puan Maharani dan Airlangga Hartarto Makin Terbuka Tinggal Tunggu Waktu
PT PLN (Persero) siap menyambut era baru Indonesia lebih hijau hingga 2030 mendatang. Hal ini ditandai dengan terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 - 2030.
Dalam RUPTL yang baru ini, pemerintah memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi.
Langkah ini sekaligus menjawab Paris Agreement dan membuat Indonesia berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon.***
