Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengimbau agar kedepannya seluruh data penyaluran bantuan sosial terpusat dan berada dalam satu sistem data terpadu nasional di Kementerian Sosial (Kemensos).
Terutama, bagi penerima manfaat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sehingga, penyaluran bantuan sosial dapat terlaksana secara tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis saat hadir secara virtual sebagai salah satu narasumber pada acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran?’ di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2020.
Baca Juga: BNPB Siagakan Satu Unit Helikopter Pantau Merapi
Turut hadir secara fisik Wakil Ketua Komisi VIII DPR F-PKB Marwan Dasopang dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang hadir secara virtual.
"Sebetulnya kalau kita lihat, dana bantuan sosial itu bukan hanya dikeluarkan oleh Kemensos. Maka, kita berharap kedepannya semua pusat data ada di Kemensos dan harus dilengkapi dengan data yang lengkap. Agar tidak lagi ditemukan adanya warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang ternyata memiliki rumah bagus dan tidak masuk kategori penerima bansos," ujar Iskan.
Untuk itu, politisi Fraksi PKS tersebut mendorong Kemensos untuk terus melakukan update data setiap hari. Ia kembali mengingatkan agar pusat data penyaluran bantuan sosial tidak lagi ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Bagaimana UU Ciptaker di 'Mata KADIN'
Pemerintah secepatnya untuk segera menuntaskan persoalan data yang selama ini seolah tak pernah kunjung selesai.
“Memang, dari dulu persoalan data ini tidak pernah selesai. Maka wajar saja banyak protes. Banyak dana untuk bansos yang jumlahnya mencapai ratusan triliun, tetapi adanya di kementerian atau lembaga lainnya. Hal ini yang seharusnya diperbaiki, bahwa seluruh pusat data penyaluran bantuan sosial berada dalam satu sistem data terpadu nasional milik Kemensos,” pungkas legislator dapil Sumatera Utara II itu.
Sementara itu, Mensos Juliari P. Batubara yang hadir secara virtual pada diskusi itu menyatakan Kemensos selalu terbuka dan senantiasa memberikan ruang aspirasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
"Keterbukaan ini kian menguatkan keyakinan bahwa bansos betul-betul diberikan untuk kesejahteraan masyarakat bawah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19. Melalui adanya ruang aspirasi tersebut maka masyarakat bisa mengawasi secara langsung penyaluran bansos di wilayah masing-masing," papar Juliari.***
