ARAHKATA - Momen Pilkada serentak 2020, 9 Desember ini merupakan momen terakhir Tri Rismaharini menjabat sebagai Walikota Surabaya.
Pasalnya Walikota Kota Pahlawan yang akrab dipanggil Bu Risma ini sudah menjabat selama dua periode. Berdasarkan konstitusi yang berlaku masa jabatan Kepala Daerah dibatasi hanya dua periode.
Baca Juga: Calon Bupati Barru Meninggal di Hari Pencoblosan
Mengetahui hal tersebut warganet ramai-ramai di Twitter banyak yang memberi usul kepada Presiden Jokowi. Usul tersebut ialah mengangkat Risma sebagai Mensos pengganti Juliari Batubara yang tersandung KPK.
"Bu Risma sepertinya cocok jadi Mensos yg baru, menggantikan Juliari Batubara yg jadi tersangka.Yang sepemikiran dengan saya, RT keras!" Ujar pemilik akun Twitter @narkosun yang mendapat 2.046 Retweet dan disukai 4.603 orang.
Baca Juga: Risma Sampaikan Pesan ke Penerusnya Nanti, Isinya Bikin Haru!
Tweet itu ditanggapi dengan berbagai macam komentar diantaranya ada yang menyetujui melihat sepak terjang Risma yang tegas. Sehingga dengan pengalamannya dapat memberantas korupsi di lembaga yang disebut Gus Dur sarang koruptor.
"Secara personal bu Risma, saya setuju. Tapi mampukah beliau melawan dan membongkar lembaga yg "katanya" sudah berurat berakar budaya korupsinya? Saya koq tidak tega beliau harus menerima tugas seberat itu," imbuh pemilik akun @anay_naya menanggapi.
Baca Juga: 9 Kriteria Calon Kepala Daerah yang Harus Dipilih Menurut KPK
Namun ada pula yang tidak menyetujui dikarenakan sudah akutnya korupsi di lembaga tersebut dan menginginkan Risma ditempatkan di kementerian lain oleh Jokowi.
"Saya ikut senang melihat kepemimpinan Bu Risma membenahi Surabaya.Tapi untuk kementerian sosial, saya setuju untuk dibubarkan saja seperti pesan Gus Dur.Baiknya Bu Risma menempati posisi menteri kesejahteraan rakyat," ungkap pemilik akun @SyaifulFirdaus9.
Baca Juga: Miris, Jatim Tak Miliki Tempat Pengelolaan Sampah
Melihat respon netizen, kita lihat nanti bagaimana keputusan yang akan diambil Jokowi. Karena keputusan pengangkatan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden.****