Network
ARAHKATA - Koordinator Penggerak Millennial Indonesia (PMI), Adhia Muzaki mengaku heran serta mempertanyakan alasan pemerintah, menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang seharusnya dilaksanakan tahun 2022 dan 2023, menjadi tahun 2024 mendatang.
Selain mempertanyakan, Adhia juga memprediksi, apabila pelaksanaan Pilkada Serentak digelar pada 2024, ada banyak indikasi yang akan terjadi, salah satunya indikasi jual beli jabatan ditingkatan elit di daerah-daerah.
"Bila ini dilakukan, justru saya melihat bahwa, indikasi jual beli jabatan ditingkat elite di setiap daerah, justru akan semakin tinggi dan ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri," kata Adhia, saat berbincang dengan Jurnalis di Sahabat Kopi, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa 9 Februari 2021.
Baca Juga: Pengamat: Calon Ketua Demokrat Jatim Boleh Tua Tapi Millenial
Disamping itu, Adhia juga menilai, dengan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2024, maka akan ada ratusan Pelaksana Tugas (Plt). Sementara itu, menurut Adhia, kebijakan Plt dalam menentukan arah pembangunan daerah, tidak begitu strategis dan kuat.
"Kebijakan Plt itu, tidak begitu strategis dan kuat, apabila di Plt kan sambil menunggu gelaran Pilkada Serentak 2024. Itu yang seharusnya dicatat oleh pemerintah. Jadi memang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini harus direvisi kembali," jelasnya
"Kalau kemudian alasannya karena ada Pendemik, Pilkada 2020 berjalan tertib. Lagi pula sekarang inikan sudah ada vaksin. Apalagi alasannya, seharusnya tidak adalagi alasan dari pemerintah," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan Pesan Khusus di HUT Gerindra ke-13
Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak enam fraksi yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, dan PAN di DPR sepakat menginginkan agar Pilkada Serentak digelar pada tahun 2024.
