Network
ARAHKATA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan kecurangan pemilu selalu terjadi sejak Orde Baru.
Pernyataan ini merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang berujung isu pengajuan hak angket oleh DPR.
"Pelanggaran yang biasa disebut kecurangan masif selalu terjadi dalam pemilu sejak Orde Baru," ujar Jimly dalam keterangan tertulis, Minggu, 25 Februari 2024.
Baca Juga: KPK Laksanakan Eksekusi 78 Pegawai Atas Putusan Etik Dewan Pengawas
Jimly mengatakan kecurangan itu berlanjut dalam pemilu pertama era Reformasi pada 1999.
Sejak dimulainya pemilihan presiden atau pilpres secara langsung pada 2004 dan praktik pemilu serentak pada 2024, Jimly mengatakan pelanggaran masif selalu terjadi. Bahkan, dia menilai pelanggaran itu cenderung makin meningkat.
"Termasuk ketika dimulainya praktik sistem suara terbanyak tahun 2009 yang menyebabkan caleg internal parpol saling bersaing sendiri-sendiri," ujar Jimly.
Baca Juga: Luhut Ingatkan Kubu Anies-Ganjar, Usulan Hak Angket di DPR Bisa Jadi Senjata Makan Tuan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK itu menilai puncak kecurangan terjadi pada pemilu serentak 2024 yang menyebabkan perhatian terpusat ke pilpres.
