Network
ARAHKATA - Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani mengenai tidak ada instruksi dari partainya tentang hak angket pemilu, membuat isu hak angket tersebut semakin lemah.
Ujang menilai hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 hanya sekadar narasi yang tidak akan pernah terealisasi.
"Hak angket tidak akan jalan atau tereksekusi. Itu hanya dijadikan mainan politik untuk dapat menyerang pihak lain," kata Ujang, Minggu, 31 Maret 2024.
Baca Juga: Anies Baswedan Hanya Diperalat untuk Menangkan Jokowi dan Kroni dalam Pilpres 2024
Ujang melihat isu hak angket juga dijadikan pihak yang kalah untuk jadi pelampiasan karena belum menerima kekalahan. Menurut Ujang, bila tidak puas dengan hasil pemilu, langkah yang paling tepat adalah menyelesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya melihat dari dulu cara terbaik menyelesaikan perselisihan pemilu adalah di MK. MK lah menjadi kanal demokrasi yang diatur UU," ucap Ujang.
Pada Kamis, 28 Maret 2024, Puan Maharani mengungkapkan di internal Fraksi PDIP, tidak ada arahan khusus kepada seluruh anggota untuk membahas rencana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Juga: Waspadai Para Penunggang Gelap Gerakan Boikot Produk dan Perusahaan Terafiliasi Israel
"Enggak ada instruksi. Enggak ada," kata Puan singkat kepada wartawan di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2024.
