ARAHKATA - Komisi II DPR RI menyorot tajam alokasi anggaran untuk sejumlah instansi pemerintahan yang jauh lebih rendah dibanding lembaga dan institusi lainnya dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut diungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Ombudsman, Lembaga Adminstrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senin 6 Juni 2022.
Adalah Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin yang bersuara cukup tajam merespon nilai yang dilaporkan untuk anggaran enam instansi tersebut yakni sebesar Rp1,7 triliun.
Baca Juga: FPDIP Desak DPR Batalkan Anggaran Gorden Rumah Dinas Rp43,5 M
"Kalau ditotal-total dari enam instansi ini, Menpan RB, Ombudsman, LAN, BKN, KASN, dan ANRI jumlahnya kurang lebih Rp 1,7 triliun. APBN kita tahun lalu itu Rp 2.700 triliun bahkan sekarang sekitar Rp 3.000an triliun. JIka dihitung dari angka Rp 2.700 triliun saja tidak sampai 0,1 persen. Kita harus komentar apa tentang ini?" ungkapnya.
Jadi, dari sudut pandang postur anggaran struktur makronya, lanjut Yanuar, perhatian kita terhadap reformasi birokrasi, terhadap kompetensi ASN, terhadap birokrasi kelas dunia dan seterusnya itu nonsense dengan anggaran sebesar ini.
"Kita bolak-balik ngobrol sana ngobrol sini tapi tetap saja pada akhirnya mentok pada policy makro anggaran. Saya tidak tahu ini duduk perkaranya di mana? Rp1,7 triliun ini bukan angka yang besar," tutur anggota Fraksi PKB ini.
Baca Juga: Ini Pesan Kemenag Agar Tak Terpapar COVID-19 Saat Ibadah Haji
Yanuar juga membandingkan dengan anggaran pertahanan yang memiliki besaran hingga Rp330an triliun, kemudian anggaran Polri yang lebih dari Rp100 triliun.
"Sementara kita tahu tonggak negara ini kalau di lingkungan internal pemerintah, pelaksananya kan TNI, Polri dan birokrasi. Pertahanan keamanan hampir Rp500 triliun sendiri, sementara instansi yang konsen di birokrasi sendiri hanya Rp1,7 triliun dari total APBN sekitar Rp 3000an triliuan. Kita mau ngomong apa kalo begini ini?" ucap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jabar 10 ini.
Yanuar menilai, pada akhirnya harus ada kajian lebih mendalam di level makro mengingat jumlah ASN yang menyentuh angka 4 juta lebih.
Baca Juga: Menko PMK: Penyandang Disabilitas Layak Dapat Pendidikan yang Sama
"Jadi, Rp1,7 juta triliun digunakan untuk mengurusi 4 juta lebih ASN. Jadi indeksnya 1 ASN kebagian Rp400.000-an untuk satu tahun. Ini bukan persoalan kecil, tapi ini persoalan luar biasa dan sangat penting. Mudah-mudahan pak Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan dapat memahami situasi ini," katanya.
Melihat kondisi demikian, Yanuar menyinggung soal penambahan anggaran, di mana dirinya tidak mempermasalahkan berapa pun angka yang diajukan.
"Buat saya pribadi, mau naik berapapun tidak ada masalah terutama untuk program-program yang bersifat terobosan. Contohnya seperti program dari LAN soal afirmasi untuk ASN di Papua yang untuk di beberapa wilayah perlu diperkuat," pungkasnya.***