Investasi di Tapos Depok Melaju Pesat, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi

29 Januari 2024, 12:11 WIB
Jalan GDC Depok /Eko Budi Ahdayanto/ARAHKATA

 

ARAHKATA- Indeks Pembanguan Manusia (IPM) di Tapos Kota Depok ternyata masih rendah dengan diketahui masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran meski investasi pembangunan di wilayah Tapos dinilai melaju pesat.

IPM Kecamatan Tapos kini menempati peringkat nomor dua terendah dari 10 wilayah kecamatan lainya di Depok. Fakta tersebut lantas jadi sorotan warga tak terkecuali Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah.

"Miris, karena investasi di Tapos melaju pesat. Lalu kenapa kemiskinan dan pengangguran tidak bisa ditanggulangi," kata Hamzah saat mengelar reses di Tapos, Depok, Minggu, 28 Januari 2024.

Baca Juga: Camat dan Lurah Tapos Datangi Reses Dewan Usai Dikritik dan Akan Dipanggil Komisi A DPRD Depok

Tiap investor yang masuk ke Depok, masih kata Hamzah, wajib membuat kesepakatan untuk mempekerjakan warga Depok. Dia juga mempertanyakan kinerja pihak pemerintah kota (Pemkot) Depok melalui dinas terkait lantaran masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Tapos Depok.

"Apakah Dinas Tenaga Kerja mengawasi hal ini, berarti ini ada kesalahan sistem dinas yang tidak mengawasi. Padahal, di sini (Tapos) ada pembangunan yang sangat luar biasa," kata politisi asal Gerindra Depok itu.

Hamzah menuturkan, ada mega proyek yang dibangun pengembang di wilayah Tapos, Depok. Luasnya mencapai hampir 500 hektar. "Karena itu, berarti ada pengawasan yang salah, sehingga IPM di Tapos tidak meningkat," tandasnya.

Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD Depok Berang, Camat dan Lurah Ogah Hadiri Reses Dewan

Dia juga menyebut, ada sistem yang tidak terbangun dan terintegrasi dengan baik. Kalau nilai investasi besar, maka perekonomian masyarakat seharusnya membaik.

"Penekanan angka pengangguran pun akan menurun. Nah, ini kayanya kurang pengawasan," kata Hamzah.

Diakui Hamzah, saat pembahasan anggaran tahun 2023 untuk anggaran tahun 2024, sudah disampaikan kepada pihak Pemkot Depok agar dibuat sistem terintegerasi karena semua investor menandatangani surat pernyataan mempekerjakan warga Depok.

Baca Juga: KPK Bakal Ungkap Cak Imin Terlibat di Sidang Kasus Sistem Proteksi TKI

Lalu pertanyaanya, masih kata Hamzah, apakah warga kami di Tapos sudah benar-benar dipekerjakan di tiap tempat yang ada pembangunan. "Dinas Perijinan harus mengawasi itu. Baca surat pernyataan dari investor untuk mempekerjakan warga Depok," ujarnya.

"Jangan kita hanya jadi penonton di tempat kita lahir dan dibesarkan di kota ini. Jangan juga kita hanya bangga banyak investor sementara, masyarakat hanya penonton. Ini juga yang sedang kami perjuangkan," imbuhnya.

Kepada warga, Hamzah juga membeberkan investasi besar yang dimaksud nantinya akan dibangun sejumlah fasilitas bisnis oleh pihak pengembang di wilayah Tapos Depok. "Nantinya akan dibangun mal, perumahan, hotel dan banyak yang luar biasa nantinya. Sementara, masyarakat di Tapos perlu ada peningkatan perekonomian dan ini nanti yang akan diperjuangkan," urainya.

Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD Depok Berang, Camat dan Lurah Ogah Hadiri Reses Dewan

Sebelumnya di tahun 2023 lalu Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, tahun 2023 Pemkot Depok menargetkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,97.

Seperti diketahui,  Tapos menempati urutan kedua terendah IPM di Depok, menjadikan setengah dari jumlah penduduk di Kecamatan Tapos masih terkategori tidak mampu dari total jumlah penduduk sekitar 200.72 jiwa.

Hal tersebut juga disampaikan Camat Tapos, Depok, Abdul Mutholib dalam reses dewan di Tapos. Abdul mengatakan jika hampir setengah dari warga Tapos masuk kategori tidak mampu dari jumlah penduduk mencapai 200.72 jiwa dan jumlah KK sebanyak 45.118.

Ungkapan miris lantaran rmasih rendahnya IPM di Tapos bahkan jadi yang terendah ke dua di Kota Depok juga dikatakan warga Kelurahan Tapos begitu mengetahui besarnya investasi pembanguan di Tapos Depok.

Editor: Agnes Aflianto

Tags

Terkini

Terpopuler