Network
Hal senada juga diungkap oleh Kepala Biro Barang dan Jasa Soerjo Soebiandono menanggapi informasi munculnya penunjukan langsung senilai Rp. 169,4 miliar itu.
"Tidak ada namanya paket besar tanpa melalui tender. Itu menyalahi aturan," tegasnya.
Baca Juga: Setelah Divaksin Covid-19, Bebas Isolasi Mandiri?
Begitu juga tanggapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) M. Trenggono terhadap informasi tidak benar tersebut.
"Dinas PUPR tidak pernah merencanakan kegiatan pembangunan jalan Palima - Baros dengan nilai Rp. 169 miliar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung karena melanggar ketentuan. Dan dinas PUPR pun belum pernah menayangkan paket tersebut pada sistem LPSE Banten karena masih dilakukan review baik oleh BPKP maupun Inspektorat Provinsi Banten," pungkasnya.***
