Network
ARAHKATA - Virus corona atau Covid-19 adalah petaka semua kalangan, tak hanya mempengaruhi berbagai sektor, namun juga merusak tatanan dan sendi-sendi moral kehidupan.
Demikian halnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan dampak pandemi Covid-19, berbagai kebijakan harus dilakukan, salah satunya refocusing anggaran atau menunda dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas.
Pahitnya, refocusing anggaran ini kemudian merundung sejumlah tenaga honorer instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kabupaten Sinjai.
Baca Juga: Tekad Besarkan Partai, Andi Kartini Resmi Calon Ketua Golkar Sinjai
Hal itu mengemuka setelah tenaga honorer Satpol-PP dan Damkar Sinjai 'Curhat' ke salah satu anggota DPRD, karena gaji mereka akan dipotong akibat refocusing anggaran tahun 2021.
Keluhan dan aspirasi tersebut diterima anggota DPRD Sinjai, Muhammad Wahyu dari fraksi partai Golkar.
“Ada penyampaian aspirasinya ke kami terkait honor mereka akan dipotong akibat refocusing anggaran tahun 2021 oleh keuangan daerah,” ucap Wahyu, Kamis 11 Maret 2021.
Baca Juga: Jelang Musda Golkar Sinjai, AMPG Dukung Pemimpin Bisa Besarkan Partai
Gaji mereka tahun ini kata Wahyu, akan dipotong setiap bulannya sebesar Rp.150 ribu per orang, dari total Rp.900 ribu per bulannya. Namun sebelum itu, mereka disampaikan dan ditawarkan beberapa opsi sebagai solusi oleh atasannya.
