Network
"Opsi pertama yang ditawarkan pemotongan Rp.150 ribu per bulan dan para honorer tetap menerima Januari-Desember tahun ini. Lalu opsi kedua yakni para honorer menerima gaji Rp.900 ribu per bulan, namun hanya sampai bulan Oktober tanpa harus dipotong. November dan Desember honornya tidak diterima," bebernya.
Jika opsi kedua ini menurut Wahyu sangat sulit bagi mereka, sebab selama dua bulan honorer tidak akan menerima gaji dan dipastikan sangat berat menerima keputusan itu.
Baca Juga: Puluhan Pegawai Kejari Sinjai Divaksin Covid-19, Kasi BB: Jangan Takut, Tidak Ada Efek
"Olehnya itu saya meminta pihak Pemkab Sinjai untuk segera mengoreksi rencana tersebut dengan memangkas item anggaran lainnya, seperti alat tulis, perjalanan dinas dan bukan mengambil gaji para honor,” pintanya.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai, Agung Prayogo yang dikonfirmasi ARAH KATA mengatakan, anggaran yang direfocusing sudah sesuai dengan perintah Menteri Keuangan, yang besarnya 11 persen.
Selain itu kata Agung, pemotongan gaji bagi honorernya telah disampaikan dan bicarakan dalam rapat dan disepakati bersama.
Baca Juga: Diringkus Polisi, Warga Sinjai Terancam 15 Tahun Penjara
"Sepakat untuk gaji mereka dipotong, bahkan sudah ada berita acaranya dan kami sudah memberikan beberapa opsi untuk hal itu. Kalau tidak menerima kedua opsi ini, maka sebagian akan kita rumahkan," ungkapnya.
"Sebab jika hal ini tidak dilakukan, kita mau ambil anggaran dari mana, sedangkan anggaran rutin harus juga disiapkan, seperti listrik, ATK, dan operasional kendaraan," sambung Agung.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hj. Ratnawati Arif menjelaskan bahwa refocusing anggaran bukan hanya dilakukan pada satu instansi saja, melainkan seluruh OPD.
