Network
ARAHKATA - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai, Sulawesi Selatan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara selama triwulan I tahun 2021 telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp.48 Milyar lebih atau 9,65 persen dari total pagu Rp.500 Milyar lebih.
Realisasi tersebut merupakan belanja pemerintah pada 23 Satuan Kerja (Satker) Kementerian RI atau Lembaga serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Sinjai.
Penyaluran dana APBN di Kabupaten Sinjai masih didominasi oleh realisasi anggaran dari Satker, diantaranya Rp.35.114.207.292 atau 18,4 persen dari total pagu. Sedangkan realisasi dari TKDD baru mencapai Rp.13.143.951.120 atau 4,25 persen dari total pagu TKDD.
Baca Juga: Soal Aksi Teror di Mabes Polri, Kapolres Iwan: Warga Tenang, Jauhi Paham Radikalisme
Demikian dijelaskan Kepala KPPN Sinjai, Anas Fazri saat ditemui ARAH KATA di ruang kerjanya, Kamis 1 April 2021.
Menurutnya, berdasarkan komponen belanjanya, penyerapan anggaran itu terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.24.902.259.237 atau 24.34 persen, Belanja Barang Rp.9.320.396.282 atau 22,72 persen, Belanja Modal Rp.891.551.773 atau 1,88 persen, dan Dana Desa Rp.13.143.951.120 atau 18 persen.
“Kalau merujuk target realisasi sebesar 15 persen pada triwulan I yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Satker di Sinjai sudah di atas target, namun masih belum berhasil memenuhi komitmen Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel 25 persen pada triwulan I,” ungkap Anas.
Baca Juga: Program Bappeda Sinjai dalam Capai Target Pembangunan
Belum tercapainya target penyerapan dana APBN sebesar 25 persen ini kata Anas, dipengaruhi rendahnya penyerapan Belanja Modal, dimana tahun ini terdapat alokasi dana untuk pembangunan Pelabuhan Kambuno yang sampai saat ini belum bisa terealisasi karena belum memiliki izin reklamasi.
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Anas membeberkan, alokasi pagu untuk TKDD tahun 2021 di Kabupaten Sinjai mencapai Rp.307.197.173.000 yang terdiri dari DAK Fisik Rp.234.169.472.000, dan Dana Desa sebesar Rp.73.027.701.000. Khusus Dana Desa sudah tersalur sebesar Rp.13.143.951.120.
Dijelaskan Anas, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tetap menjadi kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan tunai sebesar Rp.300 ribu per bulan selama 12 bulan.
Saat ini, BLT Desa itu telah disalurkan ke 39 desa. Artinya di Sinjai masih terdapat 28 desa yang belum tersalurkan karena hambatan penetapan APBDes. Jika BLT sudah tersalurkan seluruhnya, maka 9.317 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima BLT untuk 3 bulan sekaligus.
Baca Juga: Pemkab Sinjai Selesaikan Vaksinasi Covid-19 untuk Pelayan Publik
“Selain Dana Desa diharapkan segera disalurkan DAK Fisik dengan memenuhi dokumen persyaratan, seperti dokumen kontrak dan hasil review dari APIP. Apalagi alokasi DAK Fisik di Sinjai merupakan yang terbesar di Sulsel, jadi sangat potensial untuk menggerakkan roda perekonomian di Sinjai,” kata Anas.
Keberpihakan pada UMKM.
Untuk serapan anggaran sebesar Rp 48.258.158.412 di Kabupaten Sinjai, Anas mengharapkan mampu meningkatkan konsumsi barang dan jasa yang berada di Sinjai.
"Iya, khususnya pada belanja barang yang sebagian besar merupakan biaya operasional kantor. Itu diharapkan dapat membantu UMKM yang ada di Sinjai, seperti pembelanjaan ATK dan lain-lain," ujarnya.
Anas menambahkan, pemerintah sudah menggulirkan kredit untuk Usaha Mikro (UMi) yang tidak memiliki akses ke Perbankan. Namun sayang, di Sinjai belum banyak yang memanfaatkan kredit UMi tersebut.
Baca Juga: Jadi Korban Tabrak Lari, Pria Asal Kampala Sinjai Tewas Ditempat
"Data yang kami miliki baru 120 debitur yang memanfaatkan kredit UMi, dengan nilai penyaluran kredit Rp.441.500.000," terangnya.
Terlepas dari serapan APBN Triwulan I 2021 ini, pihak KPPN Sinjai akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap Satker dan Pemda.
“Tahun 2020 kemarin terbukti APBN bekerja sangat keras mengatasi dampak pandemi Covid-19, tahun ini pun masih sangat bergantung pada kinerja APBN kita,” pungkasnya.***
