Network
ARAHKATA - Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) mendukung penuh Politikus senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin jika dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menggantikan Moeldoko.
"Sebagai relawan militan Presiden Jokowi saat Pilpres, kami akan mendukung penuh, kika kader senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin dipercaya menggantikan Moeldoko," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan didampingi Dewan Pengawas DPN Kombatan, Kusfiardi, SE, MSi di Jakarta, Jumat, 23 April 2021.
Budi mengatakan, kapasitas kenegarawanan TB Hasanuddin sangat mumpuni menggantikan Moeldoko. Kader internal partai ini bukan hanya senior dan berpengalaman sebagai legislator di DPR RI.
Baca Juga: DPN Kombatan: Tunda Reshuffle, 12 Menteri Dua Periode Harus Dievaluasi
Yang lebih krusial, lanjut Budi, figur TB sebagai jenderal purnawirawan TNI bintang dua sebagai kader partai yang punya komitmen moral menjaga visi misi Presiden dan suksesi 2024 berjalan aman dan damai.
"Tegak lurus dengan visi misi Presiden dan suksesi 2024 itu prioritas utama bagi pembantu Presiden. Jika KSP dijabat kader internal partai, dipastikan manuver-manuver politik seperti Moeldoko tidak terjadi," kata Budi, panggilan akrab dipanggil Cepi, yang juga pelaku sejarah "Tragedi Kudatuli" 1996, cikal bakal Reformasi '98.
DPN Kombatan, menurut Budi, mencermati akhir-akhir ini terus bermunculan sikap-sikap politik pembantu presiden yang bermuara bahaya besar bukan hanya bagi Pemerintahan Jokowi, tapi juga PDI Perjuangan sebagai partai penguasa.
Baca Juga: Pemuda LIRA: Rokhmin Dahuri Sangat Layak Ada di Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Bukti selain kasus Moeldoko, ada lagi Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Pancasila di PP No 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan menghilangkan Kiai pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dalam mata palajaran sejarah. Termasuk pula, Menhankam Prabowo membentuk pasukan Detasemen Pengawalan Khusus (Denwalsus).
"Apa pun alasan pembenarannya, kasus seperti Moeldoko sudah membuat Istana dan PDI Perjuangan cacat di mata publik. Ini sangat beresiko terhadap elektabilitas partai di Pemilu 2024," imbuh Budi.
Budi juga menilai, PDI Perjuangan sebagai partai penguasa memang selama ini terkesan mengalah. Kader-kader terbaiknya tidak berada di posisi posisi strategis pemerintahan Jokowi periode kedua. Lanjut Budi, munculnya kegaduhan politik yang mengindikasikan jajaran pembantu Presiden tidak tegak lurus menjalan visi misi Presiden harus jadi cacatan tersendiri bagi Pemerintahan Jokowi, khususnya menghadapi suksesi 2024.
Baca Juga: DPN Kombatan Desak Prabowo Batalkan Denwalsus
"Jika dibiarkan, resiko lebih besar akan ditanggung PDI Perjuangan sebagai partai penguasa," tandas Ketum Ormas yang pekan lalu mendorong reshuffle ditunda.
DPN Kombatan berpandangan, sudah waktunya jajaran pembantu presiden dibersihkan dari potensi menikung visi misi presiden. Selain itu, pembantu Presiden di kementerian strategis menghadapi momen politik 2022-2023 terkait pergantian 271 kepala daerah juga jangan dibiarkan bersikap politik abu-abu.
"Kalau dibiarkan akan berpotensi terjadi manipulasi politik berikutnya. Ini tidak bisa diingkari karena keniscayaan syahwat ingin kembali jadi menteri atau pejabat tinggi pasca periode Presiden Jokowi berakhir," tandasnya.
Baca Juga: Pemuda LIRA Kritik Pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail
Budi mengritisi, seharusnya PDI Perjuangan sebagai partai penguasa mewaspadai ancaman-ancaman seperti itu. Mereka yang menjabat di kementerian strategis harus diperjelas DNA-nya.
"Bila perlu, diberlakukan syarat harus jadi kader partai. Ini krusial sebagai jaminan moralitas politik beretika," kata Budi.***
