Network
Dia mendukung arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah bulat dan tidak perlu dipertentangkan terlebih oleh para personel TNI-Polri.
Menurut dia, gagasan membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa sudah terjadi sejak era Pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957.
Baca Juga: Berkat MotoGP 2022, Lombok Akan Jadi Destinasi Wisata Internasional
Setelah itu, menurut Bamsoet, Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997. Namun kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat.
“Jakarta sudah tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensinya,” katanya.
Dia menilai wilayah IKN Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda, luas wilayah darat mencapai 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektare.
Strategis
Secara administratif, menurut dia, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten “existing”, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku serta di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.
Pengembangan wilayah IKN Nusantara sendiri, lanjut Bamsoet terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu Kawasan Pengembangan IKN dengan luas wilayah mencapai 199.962 hektare.
“Kawasan IKN dengan luas wilayah mencapai 56.180 hektare serta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 hektare,” katanya.
Baca Juga: Imbas Konflik Rusia-Ukraina, Pemerintah Diminta Genjot Produksi Komoditas Energi Nasional
