Network
Agung menjelaskan, terdapat masalah pada basis data untuk perencanaan penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan belum memadai.
Kemudian, sumber daya dalam penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal serta pemenuhan unit hunian belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan MBR.
Masalah ini, kata Angung, disebabkan olehpengurangan backlog melalui penyediaan rusunawa untuk MBR berjalan lambat dan kekurangannya belum dapat terproyeksi dalam RPJMD periode berikutnya.
Baca Juga: Google Beri Pinjaman 2 Juta Dolar Bagi UMKM, Segera Daftar
Kemudian, target ketersediaan rusunami dengan mekanisme BUMD dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 seperti Rumah DP Rp0 berpotensi tidak tercapai.
Selain itu, BPK juga menilai Rusunawa tidak dapat dihuni secara optimal. Serta, adanya potensi peningkatan pengeluaran serta menurunkan kehidupan sosial dan ekonomi MBR yang menghuni rusunawa.
Karenanya, Agung memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Anies dan Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
Baca Juga: FPI Reborn Gelar Deklarasi Dukung Anies, Polda Metro Jaya Bisa Kecolongan
"Rekomendasi untuk Gubernur DKI Jakarta adalah mereviu keandalan data, konsep, dan penyempurnaan perencanaan penyediaan unit hunian. Kemudian menyusun kajian konsep maksimalisasi pemanfaatan lahan serta menyusun rencana penyediaan kebutuhan pendanaan pembangunan," pungkasnya.***
