Network
Melihat fenomena tersebut, KPK menilai perlu pendekatan lebih jauh melibatkan masyarakat hingga pada lingkungan terkecil, yaitu keluarga.
KPK menyebut upaya pemberantasan korupsi juga harus melibatkan semua lapisan usia dalam upaya pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Mahfud MD: Kasus Kebocoran Data Negara Tidak Terkait Data Rahasia
Strategi itu dikenal sebagai trisula pemberantasan korupsi, yaitu strategi pendidikan yang melibatkan masyarakat usia dini hingga usia lanjut, strategi pencegahan yang menekankan perbaikan sistem untuk mencegah potensi terjadinya praktik korupsi, dan strategi penindakan dilakukan sebagai efek jera.
Wawan menambahkan "roadshow" bus antikorupsi merupakan bagian dari strategi pertama, yaitu strategi pendidikan.
"Bus ini hadir di Kota Prabumulih dalam rangka mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ini dan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena dampak korupsi sangat merugikan masyarakat," kata Wawan.
Baca Juga: Mafia Tanah Dalang Pemalsuan dan Penggelapan Lahan di Gianyar Dilaporkan ke Mabes Polri
Ia mengatakan masyarakat selama ini menilai KPK bekerja dari berita penangkapan dan penetapan tersangka korupsi. Padahal, kata dia, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengamanatkan tugas KPK yang bertambah menjadi enam, yaitu pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan, dan eksekusi.
Lebih lanjut, Wawan mengatakan Kota Prabumulih menjadi kota kedua yang disambangi Bus Jelajah Negeri Antikorupsi 2022 dari sembilan kota yang direncanakan.
Di Kota Palembang yang disambangi pada Senin (12/9), tema "roadshow" bus antikorupsi adalah jujur. Sedangkan di Kota Prabumulih, temanya adalah mandiri.
