Network
ARAHKATA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut serta dalam mengawal penyerahan bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Libya agar akuntabel.
Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan wujud dukungan Indonesia kepada Libya yang beberapa waktu lalu dilanda bencana banjir bandang yang disebabkan oleh Badai Daniel.
“BPKP dilibatkan dan diikutsertakan untuk mengawal akuntabilitas keuangan maupun kinerja penyaluran bantuan kemanusiaan ini,” kata Wawan Yulianto Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP. Wawan menjelaskan, keikutsertaan BPKP dalam pemberian bantuan ke Libya ini untuk mengawal kesesuaian bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Tembak Mati 5 KKB, Aparat Gabungan Temukan Senjata Buatan AS dan Uang Ringgit Malaysia
“Kami sebelumnya juga beberapa kali mendampingi bantuan kemanusiaan ke beberapa negara seperti Turki, Pakistan, Myanmar,” katanya.
Menurutnya, bantuan yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke Libya menggunakan anggaran APBN. Sehingga kata dia, bantuan maupun transportasinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan mengirimkan 27 jenis bantuan logistik dengan berat lebih dari 46 ton senilai lebih dari 13,9 milyar.
Baca Juga: Febri Diansyah Pastikan Datangi KPK Terkait Kasus Mentan SYL Meski Klaim Belum Dapat Panggilan
Rincian bantuan logistik tersebut antara lain berupa tenda pengungsi 5 unit, tenda keluarga 100 unit, genset 50 unit, velbed 1.000 unit, matras 500 lembar, peralatan kebersihan 1.250 paket, pakaian anak 5.000 set, pakaian dewasa 2.500 buah, pakaian dalam 2.000 buah, peralatan perkakas 100 unit, kain kafan 1.000 lembar, kantung mayat 1.000 unit, lampu solar 30 unit, rendang 5.000 paket, susu protein 5.000 buah, dan makanan siap saji 5.000 buah.
