Network
"Ini berpotensi merugikan keuangan negara," jelas Hamzah.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra itu juga mempertanyakan program pemberian makan yang nilai anggarannya Rp18 ribu per pax, dan dijalankan oleh kader PKK secara mandiri.
"Pertanyaannya, siapa pihak ketiga yang menyediakan makanan untuk stunting?," tanya Hamzah.
Baca Juga: Pileg 2024, Gerindra Munculkan 34 Persen Keterwakilan Perempuan di DPRD Depok
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan terkait nilai anggaran menu paket stunting ada di masing-masing Puskesmas.
Menyoal adanya temuan menu paket stunting berisi nasi dan kuah sup di wilayah Tapos, Depok, Mary mengatakan bahwa, kejadian di Tapos lantaran ada kekeliruan.
"Ada miskomunikasi di hari pertama
Sehingga menu tidak sesuai. Antara puskesmas dengan penyedia mestinya menunya 6 hari/pekan (Kudapan) atau yang bukan merupakan menu makan utama dan memenuhi kecukupan kebutuhan harian," ujarnya saat dihubungi arahkata.pikiran-rakyat, Selasa, 14 November 2023.
Baca Juga: Sidang Pleno KPU Resmi Tetapkan Tiga Bacalon Jadi Pasangan Calon Pilpres 2024
Kendati tak menjelaskan secara rinci soal jumlah total menu paket stunting yang disebar di 11 wilayah kecamatan di Depok, Mary menyebut jumlah paket menu stunting berbeda ditiap wilayah lantaran tergantung dari banyaknya jumlah balita yang memenuhi kriteria sasaran.
Sepwrti diketahui, PMT berbasis pangan lokal
merupakan makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk meningkatkan
status gizi pada sasaran.
PMT Lokal yang dilaksanakan di Kota Depok, terdiri dari Kudapan (6 Hari / Pekan)
Makanan yang bukan merupakan menu
Utama, dikonsumsi diantara waktu makan
utama yang dapat membantu memenuhi kecukupan kebutuhan harian makanan lengkap (1 Hari / Pekan).
