Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai target lifting minyak 1 juta barel perhari (bph) yang ditetapkan Pemerintah sangat ambisius. Angka yang dibuat Pemerintah dianggap kurang realistis karena tidak memperhatikan kemampuan produksi selama ini.
"Target lifting minyak dalam APBN kita dari tahun ke tahun terus melorot. Tahun 2019 target lifting minyak ini sebesar 775 bph. Lalu turun menjadi 755 bph pada tahun 2020. Kemudian kembali turun pada tahun 2021 menjadi 705 bph" kata Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ketua SKK Migas Rabu 3 Februari 2021 lalu.
Sementara realisasinya, setiap tahun tidak mencapai target APBN secara 100 %. Jadi target lifting minyak sebesar 1 juta bph pada tahun 2030 memang adalah target yang sangat ambisius, apalagi ketika kita memasuki pandemi Covid-19," sambung Mulyanto.
Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Investigasi Menyeluruh Kecelakaan PLTP Sorik Merapi
Menurutnya Pemerintah jangan malu untuk menghitung ulang besaran target itu agar lebih realistis dan achievable. Jika memang Pemerintah ingin bertahan pada target besar itu maka Pemerintah harus kerja keras untuk dapat merealisasikannya sesuai waktu yabg ditentukan yaitu tahun 2030.
"Pemerintah jangan malu untuk menurunkan target lifting menjadi lebih realistis dan achievable. Sebab, sampai hari ini beberapa indikator terkait lifting minyak tersebut masih memperlihatkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu.
Mulyanto juga mengingatkan, per bulan Agustus 2021 ini akan dilakukan alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Blok Rokan merupakan ladang eksploitasi migas terbesar kedua setelah Blok Cepu.
Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Tegas Laksanakan Aturan UU Minerba Soal Reklamasi Pasca Tambang
Berdasarkan pengalaman alih kelola sumur migas tua, seperti Blok Mahakam, biasanya produksi minyak mengalami penurunan. Dengan demikian Pemerintah perlu memikirkan cara untuk bisa mewujudkan target tersebut.
