Network
ARAHKATA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia masih membutuhkan dana tambahan Rp4.260 triliun untuk pembiayaan infrastruktur sampai 2024.
"Dari RPJM Nasional 2020-2024 menunjukan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.645 triliu,” kata Sri Mulyani di sela acara penandatanganan antara INA bersama PT Hutama Karya-Waskita Toll Road, Kamis, 14 April 2022.
Menurut Sri Mulyani anggaran tambahan ini dibutuhkan karena APBN hanya bisa mengakomodasi sekitar 37 persen saja. Padahal total anggaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) yang dibutuhkan mencapai Rp 6.645 Triliun.
Baca Juga: Pentingnya Sertifikasi Halal untuk UMKM, Khususnya Produk Mamin
“Perlu kita sampaikan juga APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun, atau 37 persen sesuai kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur tadi,” ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Bank Dunia 2016 ini berharap jika kuota anggaran sudah bisa disiapkan, proyeksi Presiden untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur bisa terlaksana. Sebab, dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia masih ada sedikitnya 54 proyek jalan tol yang sudah masuk dalam PSN.
Menteri Keuangan tiga periode Presiden ini menuturkan jika proyeksi ini tidak bisa diimplementasikan justru membuat APBN melemah dan proyeksi penguatan potensi perekonomian bangsa 10-20 mendatang dari pembangunan infrastruktur sulit diwujudkan.
Baca Juga: Majukan UMKM, Pemerintah Dorong Aksi Bangga Buatan Indonesia
Sri Mulyani menambahkan pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini secara tidak langsung menjadi faktor penghambat terwujudnya PSN tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah harus mengerus APBN yang besar untuk menuntaskan wabah virus Corona yang mendunia itu.
"Dana APBN terpaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi," tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengklaim akan mulai menggali potensi pemasukan lainnya di luar APBN yang menjadi dasar perekonomian Indonesia. Salah satu strateginya adalah pemerintah bakal mendorong para pengusaha swasta yang bermitra dengan pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan negara.
Baca Juga: Solar langka, Ini Kata Dirut Pertamina!
Namun, Sri Mulyani tidak merinci apakah pengusaha swasta ini berada di dalam atau luar negeri sebagai calon pihak investor pembangunan infrastruktur.
"Untuk itu kami di Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi fiskal, dimana kita akan terus memperbaiki sisi penerimaan, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujar Sri Mulyani.
Langkah pertama yang bakal dilakukan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani mulai menggenjot upaya reformasi fiskal yang ditargetkan bisa meraih cuan di luar APBN.
Baca Juga: Pemkot Depok Bilang Kenaikan Bahan Pokok Jelang Ramadan Dianggap Lumrah
Sebab, Sri Mulyani meyakini bahwa pembangunan infrastruktur bukan saja berbicara dengan pembangunan jalan tol, ataupun gedung. Namun lebih luas lagi, berbicara mengenai pembangunan tata kelola pengairan bagi petani dan sebagainya.
“Nah jika kita sudah memperbaiki sisi belanja yang makin berkualitas, baik belanja pusat maupun belanja daerah, dan sisi pembiayaan , maka akan terlaksana prudent serta inovatif". Pungkasnya **
