DPR, Kemenperin, Pelaku Industri dan Pengemudi Truk Minta Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Diundur

- 16 Desember 2022, 10:27 WIB
Komisi V DPR RI, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, dan para pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2023 diundur.
Komisi V DPR RI, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, dan para pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2023 diundur. /Tangkapan Layar/ARAHKATA

Baca Juga: Satpol PP Dorong Warga Laporkan Jika Terjadi Kekerasan Anak
 
Para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan suara serupa, yaitu meminta Kemenhub untuk menunda pelaksanaan Zero ODOL ini.

Saat menjadi penanggap di webinar ini, Rachmat Hidayat, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL ini secara komprehensif dan berkesinambungan.

Menurutnya, penerapan Zero ODOL di tahun 2023 itu sangat berat untuk dilakukan.

Baca Juga: AJI dan LBH Pers Mendesak Pemerintah Hentikan Cara Kotor Menyusupkan Intel ke Institusi Pers

“Karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Namun, dalam meminta penundaan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan  sebagainya sesuai aturan,” tukasnya.
 
Penanggap lainnya, Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), juga meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang.

Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25% dari harga keramik.

Baca Juga: Ketika Korban Gempa Cianjur dapat Bantuan Mesin USG

Hal ini akan berdampak juga pada harga properti dan perumahan rakyat
 
Ateng Aryono, Sekretaris Jenderal DPP Organda, mengatakan semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. 
 
Budi Saputra, Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini.

Baca Juga: Barang Bukti Doni Salmanan Dirampas untuk Negara, Para Korban Ngamuk di Persidangan

“Kami mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi. Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar Rp 33 triliun,” ujarnya.
 
Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia, menyampaikan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutannya.

Halaman:

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x