Warga Melaporkan TransJakarta ke KPK Terkait Sistem 'tap in/tap out

ARAHKATA - Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Musa Emyus melaporkan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan penerapan pindai kartu saat masuk (tap in) dan keluar halte (tap out).

"Ternyata ada indikasi karena pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di 'tap in'-nya dipotong di 'tap out'-nya dipotong. Nah itu yang kami pertanyakan, sudah kami buatkan laporannya," kata Musa Emyus, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 14 November 2022.

Adapun dalam aduannya ke KPK, Musa Emyus turut didampingi oleh Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) terkait indikasi korupsi dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket PT TransJakarta.

Baca Juga: IPW: Reformasi Polri Harus Dimulai Sejak Rekrutmen

Ia mengharapkan sistem pembayaran pada layanan TransJakarta dikembalikan seperti sebelumnya dengan menggunakan "single tarif".

"Jadi, tidak perlu lagi 'tap in/tap out.' Jadi, teman-teman misalkan ada yang tidak bawa kartu bisa dibayar sama temannya. Tujuannya agar sebanyak-banyaknya masyarakat itu menggunakan Bus TransJakarta. Ternyata diubah sistem dan dibuat 'tap in/tap out'. Itu yang kami pertanyakan," kata dia.

Selain itu, ia juga menyoroti mengenai dugaan adanya pihak ketiga dalam pengelolaan "payment gateway".

Baca Juga: CampusPro 2022 Ajang Pameran Perguruan Tinggi Nasional Raih Masa Depan

"Karena ternyata juga, 'payment gateway' yang seharusnya kan uang itu masuknya langsung ke TransJakarta ternyata ada pihak ketiga yang mengelola 'payment gateway'. Jadi, uangnya masuk ke dia dulu. Seharusnya kalau ada iktikat baik PT TransJakarta kan bisa bekerja sama dengan PT Bank DKI, karena Bank DKI punya izin 'payment gatewaya," ujarnya lagi.