Network
ARAHKATA - Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta diduga telah melakukan pemecatan sepihak kepada 6 (enam) orang Juru Parkir (Jukir) Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Wilayah Jakarta Selatan.
Atas kejadian tersebut, 6 orang jukir yang dipecat mengadukan nasibnya kepada fraksi Partai Golkar DKI Jakarta.
Menurut, keterangan Koordinator Jukir bernama Ragil, Kepala UP Perparkiran Aji Sumbarto dalam pemberhentian para jukir tersebut tidak ada konfirmasi terlebih dahulu terhadap pimpinan wilayah.
Baca Juga: Geger Ratusan Warga Garut Tiba-tiba Punya Utang di Lembaga Keuangan PNM
Kata Ragil, pemecatan para jukir tadi berkaitan dengan rusaknya mesin TPE, yang mana secara otomatis berdasarkan SKB 32 ketika mesin mati, petugas jukir diberhentikan permananen.
Kejadian itu terjadi Pada 21 Desember 2022 lalu. Pada saat itu, kata Ragil keenam orang jukir tersebut menemui dirinya dengan menjukkan SK Pemberhentian. Saat itu dia meminta pada mereka untuk membalikkan SK tersebut.
"Saya sudah berkirim surat ke UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta terkait pemecatan enam orang tersebut. Namun, sampai saat ini tidak ada realisasi," tutur Ragil saat ditemui awak media, di Jakarta, dikutip ArahKata.com pada Rabu, 19 Juli 2023.
Baca Juga: Muhammadiyah: Umat Islam Harus Bersatu Menjadikan Indonesia Maju
Dia menjelaskan, anggaran untuk peralatan mesin TPE Rp 1,2 miliar per tahun untuk yang dialokasikan di 4 (empat) wilayah DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat).
Untuk mesin TPE sendiri di DKI berjumlah 201 unit, yang mana ada 46 TPE di Jakarta Selatan tempat Ragil bertugas. Namun, disayangkan untuk Jakarta Selatan saja sekitar 30 persen mesin TPE yang hidup selebihnya mati.
"Seharusnya pimpinan pusat tahu, tentang pelaksanaan di lapangan seperti apa. Karena urusan mesin TPE yang rusak bukan menjadi urusan jukir. Kemudian, dengan kendala itu ada pemberhentian petugas secara permanen," tegasnya.
Baca Juga: AS dan China Sepakat Bekerja Sama Mengatasi Perubahan Iklim Global
Secara kelembagaan birokrasi, menurut Ragil UP Perparkiran harusnya mengetahui mesin TPE yang rusak sebagai sarana jasa layanan. Tugas jukir, katanya hanya pelayanan dan pelaksanaan lapangan bukan teknis.
Keenam orang yang diberhentikan tadi, kata Ragil berdasarkan kontak kerja hak-haknya belum direalisasikan oleh UP Perparkiran. Mereka diberhentikan Desember 2022, yang mana kontrak kerjanya hingga Maret 2023.
"Kami ingin melindungi jukir, setelah memenuhi kewajiban mereka harus mendapatkan hak-haknya dan UP Parkir belum memenuhi itu. Saya berharap Kepala UP Perparkiran memenuhi itu, kalau mereka diberhentikan per 21 Desember 2022 harus membayar penuh mereka sesuai kontrak kerja," tegasnya lagi.
Baca Juga: AS dan China Sepakat Bekerja Sama Mengatasi Perubahan Iklim Global
"Anehnya, ketika ada gonjang-ganjing UP Perparkiran melaksanakan kontrak kembali, tetapi anggota 6 orang yang dipecat tadi tidak ikut serta, tetapi namanya masih ada. Mereka sendiri sudah pasrah terhadap keadaannya. Untuk itu, kami berusaha bilamana terjadi wanprestasi, yang bertanggung jawab adalah satuan wilayah," imbuh Ragil.
Terakhir dia menambahkan, UP Perparkiran sampai saat ini menerima Penerima Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang tidak tahu tentang wilayah perparkiran. Sedangkan, PJLP TPE saja hanya dibayar separuh dari UMP DKI Jakarta.
"Kan aneh mereka menerima PJLP dari luar yang tidak tahu menahu wilayah, sedangkan PJLP TPE hanya dibayar separuh dari UMP DKI Jakarta yaitu Rp 2,2 juta per bulan. Jika mengikuti UMP harusnya Rp 4,6 juta per bulan," pungkas Ragil.***
