Network
Pelarangan siswa perempuan kemungkinan akan mempersulit upaya administrasi Taliban untuk mendapatkan pengakuan internasional dan untuk menghapus sanksi yang sangat menghambat perekonomian Afghanistan.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan meminta pemerintahan yang dikelola Taliban untuk segera mencabut keputusan tersebut.
Baca Juga: Wah! Kepala Satpol PP DKI Jakarta Miliki Harta Rp 24,5 Miliar
PBB juga mendesak pihak berwenang untuk membuka kembali sekolah anak perempuan setelah kelas enam dan mengakhiri semua tindakan yang mencegah perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik sehari-hari.
Mahasiswa ilmu politik tahun ketiga, Hassiba, yang tinggal di Kabul, mengatakan dia sedang belajar untuk ujian ketika dia mendengar tentang pengumuman itu.
"Terlalu sulit untuk diterima, sulit dipercaya. Bila tidak ada pendidikan untuk perempuan dalam masyarakat, bagaimana kita bisa berharap untuk masa depan yang cerah?" kata dia, dilansir Reutera dikutip ArahKata.com.
Baca Juga: Habib Syakur Desak Mendagri Panggil Kepala Daerah Persulit Umat Kristiani Beribadah Natal
Menurut pengumuman Selasa malam, keputusan itu dibuat oleh kabinet pemerintahan Taliban.
Beberapa pejabat Taliban, termasuk wakil menteri luar negeri dan juru bicara pemerintah, telah berbicara mendukung pendidikan perempuan dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, pemimpin spiritual tertinggi Taliban, yang berbasis di kota selatan Kandahar, memiliki keputusan akhir tentang keputusan besar.
