Network
Selain itu, keadilan sosial harus tercemin dalam politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Mengingat keadilan butuh hukum yang mempunya nilai-nilai yang mengandung keterpihakan dan harus tercermin dalam semua aspek, termasuk keamanan.
Baca Juga: Pergantian AKD oleh Plt Gerindra Jatim Langgar Aturan
Benny menegaskan, anggota DPR, TNI, Polri, dan lembaga strategis pun berkewajiban melakukan pencegahan radikalisme.
Maka, dalam perekrutan harus benar-benar diseleksi secara ketat sehingga tidak bergantung pada sumpah dan janji semata.
“Untuk pejabat negara itu harus ada rekam jejak dan jejak digitalnya. Wajib menjadi prioritas utama,” tuturnya.
Baca Juga: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bagikan Alat Kesehatan kepada Sejumlah Rumah Sakit
Menurutnya, hal yang terpenting adalah penegakan hukum. Kalau hukum itu berlaku dan ditegakkan untuk semuanya, maka ujaran kebencian, dan intoleransi tidak akan bertumbuh berkembang. Radikalisme akan teratasi dengan sendirinya.
"Sumber dari segala hukum kan Pancasila. Pancasila harus menjadi pedoman hidup bagi semua warga negara,” tegasnya.
Hal lain disampaikan adalah aktualisasi nilai Pancasila yang sangat ampuh dalam memerangi paham radikalisme.
