Network
Baca Juga: Kemensos Pastikan Kebutuhan Bantuan Banjir Paniai Terpenuhi
"Jadi revisi RUPTL 2021-2030 ini harus disusun secara cermat, sebagai instrumen pembangun kelistrikan kita.
Dalam konteks ini, memundurkan jadwal penyelesaian proyek pembangkit 35.000 MWe ini adalah suatu kemestian, agar tekanan surplus listrik ini dapat dikendurkan," imbuh politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.
Selain itu, PKS mendesak Pemerintah untuk turun tangan membantu PLN melaksanakan renegosiasi terkait besaran prosentase TOP (take or pay) atas pembelian listrik swasta dari IPP (Independent Power Producer), untuk membantu meringankan beban PLN yang membayar listrik swasta yang tidak dibutuhkan.
Baca Juga: Gimana Sih Mendapatkan BLT PKH Rp900 Ribu Hingga Rp3 Juta ? Berikut Caranya
"Sementara ke depan Pemerintah diminta beri berita akurat dan tetap menjaga target-target pembangkit energi baru terbarukan (EBT), yang sebesar 23% pada tahun 2025. Selain itu kontribusi pembangkit dari BBM, yang biaya pembangkitannya sangat mahal sudah selayaknya ditekan sampai 0% untuk digantikan dengan sumber gas yang lebih bersih dan cukup tersedia secara domestik," tegas Mulyanto.***
