Network
ARAHKATA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil asesmen Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) terhadap kuartal keempat tahun 2020 yang telah dilaksanakan 27 Januari 2021 lalu.
Stabilitas sistem keuangan terpantau berada dalam kondisi normal di tengah perekonomian yang juga berangsur membaik.
Pada rapat tersebut, KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha.
“KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dan instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan saat ini kami juga makin melihat secara detail bagaimana mempercepat pemulihan perekonomian,” jelas Menkeu pada konferensi pers virtual, Senin 1 Februari 2021.
Baca Juga: Bank Syariah Terbesar di Indonesia Lahir, Hari Ini Resmi Beroperasi
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia usaha cukup beragam, oleh karena itu KSSK akan melakukan diskusi intensif dengan pelaku usaha untuk melakukan identifikasi. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut menjadi masukan bagi KSSK di dalam menyusun Paket Kebijakan Terpadu.
Menkeu pun menambahkan, di dalam pembahasan KSSK akan melanjutkan koordinasi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai paket kebijakan terpadu ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Ini semuanya makin meningkatkan koordinasi kita baik di sisi moneter, sektor keuangan dan regulasi dan juga dari sisi fiskal, termasuk yang sekarang sedang kita siapkan pendirian dari Sovereign Wealth Fund ini juga diharapkan akan semakin melengkapi kemampuan Indonesia untuk meng-attract atau menarik berbagai modal dalam berbagai bentuk sehingga tidak terkonsentrasi pada instrumen yang sifatnya adalah tertentu seperti pinjaman saja,” ungkapnya.
Baca Juga: DPR Soroti Program Perhutanan Sosial Belum Capai Target
Ke depan, perekonomian Indonesia 2021 diprakirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan.
