Network
ARAHKATA – Papua merupakan salah satu wilayah bagian paling timur dari Indonesia. Selama ini masyarakat disuguhkan pembangunan Papua yang terlihat lambat dalam perkembangannya. Namun, keinginan mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia adalah amanat Undang-Undang yang harus direalisasikan dalam setiap kebijakan pemerintah.
Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 lalu, telah menyampaikan tiga arahan mengenai Papua dan Papua Barat. Pertama adalah evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektifitas penyaluran dana Otonomi Khusus.
Kedua, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Sikap Tokoh Papua dan Papua Barat Bersama Papua Diaspora Terkait Otsus Jilid II
Ketiga, Kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.
Target pembangunan wilayah Pulau Papua tahun 2024 yaitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, share ekonomi regional sebesar 2,1% per PDRB 2024, kebutuhan investasi sebesar Rp 41,1 triliun , tingkat kemiskinan sebesar 18,2% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,5%.
Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan di Pulau Papua Tahun 2020-2024 yaitu: (1) Percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya melalui transformasi ekonomi dari berbasis SDA ke industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata, hilirisasi industri pertambangan, minyak, dan gas bumi; (2) Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan .berbasis ekologis dan wilayah adat; (3)Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.
Baca Juga: Wapres Maruf Amin Minta Program Kesajahteraan Papua Tidak Terhambat
Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah dengan peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelaksanaan otonomi khusus, penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, penguatan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua.
