Network
Salah satu buktinya terlihat dari kontribusi pengawasan BPKP terhadap keuangan negara.
“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024, BPKP telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Total kontribusi keuangan tersebut adalah Rp310,36 triliun. Kami tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan,” ungkap Kepala BPKP.
Ateh menjelaskan bahwa BPKP tidak berfokus dalam mencari kesalahan, akan tetapi berupaya menjadi bagian dari solusi permasalahan.
“Dalam pelaksanaan pengawasan kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan,” terangnya.
Baca Juga: Temui Ketua DPD RI, LBM PWNU Jabar Sampaikan Rekomendasi Bathsul Masail Kubro III Terkait UU DKJ
Lebih lanjut dirinya menjelaskan keberadaan BPKP sebagai solusi pembangunan telah berhasil mendorong berbagai capaian positif. Sebagai contoh pada bidang infrastruktur, di mana BPKP telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tidak hanya mengawal selesainya pembangunan fisik, BPKP pun turut memastikan berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik, sehingga aktivitas ekonomi meningkat.
Kepala BPKP mengutarakan, Rakornas Wasin 2024 ini merupakan wadah untuk mengoordinasikan langkah pengawasan seluruh unsur APIP agar dapat mewujudkan pengawasan yang efektif dalam mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan 2020–2024 yang masih tersisa.***
