ARAHKATA - Kubu Moeldoko mendapat serangan balik dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Serangan itu terjadi setelah didesaknya Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta maaf kepada Presiden Joko Widodo.
Kebalikan dari yang diharapkan, kubu Moeldoko justru malah didesak agar meminta maaf kepada rakyat dan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Kinerja BNPT dan BPIP Dipertanyakan Pemuda LIRA
“Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya," kata Herzaky, Senin 6 Maret 2021.
Herzaky mengaku hal kedua yang mendorong kubu Moeldoko agar meminta maaf karena mereka telah membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.
DPP Partai Demokrat pimpinan AHY menilai tidak ada hal positif yang bisa diambil dari perilaku kubu Moeldoko selama dua bulan ini.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Tinjau Pembukaan Bioskop
"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru kubu Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” tegasnya.
Sejak awal KLB ilegal di Deli Serdang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.
“Mereka memaksakan diri, membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” paparnya.
Baca Juga: Kinerja BNPT dan BPIP Dipertanyakan Pemuda LIRA
Sementara desakan permintaan maaf ke Presiden, karena Moeldoko merupakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sehingga harus fokus pada tugasnya sendiri yakni membantu presiden. Bukan malah menyibukkan diri demi ambisi pribadinya.
Jika memang masih ada waktu luang, Moeldoko seharusnya membantu Presiden dengan lebih intens dan serius. Mengingat presiden sudah totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya.
“Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” sindirnya.
Baca Juga: KKP Kebut Pendataan Pelaku Kelautan dan Perikanan
Tak hanya itu saja, kubu Moeldoko juga sering membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Ironisnya lagi mereka mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.
“Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat,” tuturnya.
DPP Partai Demokrat yang sah sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden dalam gerakan yang menimpa Demokrat pimpinan AHY. Namun, yang disampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Presiden.
Baca Juga: MUI Jateng Harapkan Masjid Sudah Bisa Pelaksanaan Ibadah Tarawih
Untuk itu, dipersilakan mengecek jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya maupun Herzaky Mahendra Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra).
“Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” pungkasnya.***