ARAHKATA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Dia menjelaskan lima alasan agar pemilu dapat diundur, salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
"Ya, memang hari-hari ini publik diramaikan oleh perbincangan usulan mengenai pengunduran jadwal pemilu, dengan berbagai alasan" kata Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, 25 Februari 2022.
"Yang pertama, alasannya pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani," tambahnya.
Baca Juga: Cara PAN Jatim Peringati HUT ke-23 Ini Patut Dicontoh
Alasan kedua, perekonomian di Indonesia belum membaik. Pertumbuhan saat ini rata-rata masih 3-3,5 persen.
Di samping itu, situasi masyarakat juga kehilangan pekerjaan maupun usaha-usaha yang belum kembali pulih.
"Ketiga, perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," kata Zulhas.
Baca Juga: Tok! Pemilu Serentak Dilaksanakan 14 Februari 2024
Alasan keempat, pemilu membutuhkan biaya besar.
"Terakhir itu saya dengar naiknya saja Rp180-190 triliun," ujarnya.
Alasan lain, kata Zulhas, keberlangsungan program-program pembangunan tertunda karena pendemi dua tahun ini.
Namun di balik sejumlah alasan itu, Zulhas mengatakan survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi terbilang tinggi.
Baca Juga: Pemilu 2024, Partai Berkarya Depok Incar banyak Kursi di Parlemen
Angkanya mencapai 73 persen lebih. Menurutnya, kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia.
"Oleh karenanya, berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Zulhas.
Wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden kembali dihidupkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: PDI-P Jatim Ungkap Syarat Menang Pemilu 2024
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam audiensinya dengan warga, mengaku mendapat aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden.
Sejauh ini, PDIP, yang sebelumnya menolak keras opsi tersebut, masih mempertahankan pendapatnya.***