DPN Kombatan: Tunda Reshuffle, 12 Menteri Dua Periode Harus Dievaluasi

- 20 April 2021, 11:18 WIB
Ketua Kombatan, Budi Mulyawan
Ketua Kombatan, Budi Mulyawan /Agnes Aflianto/arahkata.com

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Polisi Tangkap Nabi Palsu

DPN Kombatan juga berharap, dukungan energi 271 PJ kepala daerah bisa mengantarkan suksesi 2024 berjalan mulus dan damai. Karena itu bukti pertanggungjawaban Presiden Jokowi bisa mampu amanah menjadi kepala negara dua periode.

Namun, kata Budi Mulyawan, tantangannya memang jauh lebih berat dibanding saat Jokowi mencalonkan lagi di Pilpres 2019.

Dia menyontohkan, eberadaan Mendagri yang dijabat Tito Karnavian, misalnya, jika tidak diwaspadai akan rawan gesekan dan "political interest".

Baca Juga: Ciumi Pasiennya, Cara Pengobatan Balian Ini Viral di Media Sosial

"Mendagri kan mantan Kapolri, kalau sampai sebaran penunjukkan Pj kepala daerah pada 2022 didominasi dari Polri, pasti rentan dijadikan umpan gesekan politik bukan hanya yang kontra Jokowi maupun partai pendukung. Tapi, juga rawan kecemburuan dari unsur matra TNI. Ini bisa hambatan besar Jokowi menuntaskan suksesi politik 2024," kata Ketum Ormas berbasis Nasionalis.

DPN Kombatan juga mencermati semakin kompleksnya dinamika politik termasuk yang disebabkan pandemi berkepanjangan, situasinya bisa berkembang tidak hanya menyasar problem-problem sosial dan ekonomi makro.

Malahan, kata Budi, yang terberat mengarah dinamika politik di level elite yang bisa jadi pemicu keresahan akar rumput. Indikasi paling mencolok di tingkat elite belakangan, munculnya 'goreng menggoreng' politik vaksinasi (vaksin Nusantara) dan polemik issue politik lainnya.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Jeff Smith: Maaf Sudah Jadi Contoh Tidak Baik

Di sisi lain, lanjut Budi, Presiden Jokowi tidak bisa dipaksa harus berpikir keras sendiri dalam mengatasi dampak multi kritis pandemi yang belum juga reda hingga negara dihadapkan kesulitan krisis devisit anggaran.

"Presiden Jokowi memang terbiasa out of the box dalam hal kebijakan-kebijakan yang solutif. Kalau pertimbangan reshuflle semata-mata dikaitkan dengan pemekaran dan penguatan kabinet demi mendatangkan investasi, itu tidak cukup untuk mengatasi multi krisis efek pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia," kata dia.

Halaman:

Editor: Agnes Aflianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x