Network
Pertama, SETARA Institute mengecam aksi-aksi intoleransi tersebut, terkhusus aksi penutupan Patung Bunda Maria di Kapanewon Lendah yang didesak oleh kelompok intoleran.
Meskipun pada perkembangannya, pihak Polres Kulon Progo mengklarifikasi bahwa terjadi kesalahan dari anggota kepolisian yang melaporkan kegiatan di lapangan mengenai desakan ormas itu, namun publik sulit untuk percaya pada klarifikasi pihak kepolisian bahwa penutupan itu bersifat sukarela, tanpa ada desakan dari pihak luar.
Baca Juga: Temui Persatuan Korban Proyek Istaka Karya, Ketua MPR RI Dorong Swasta Terlibat Proyek Infrastruktur
"Dalam konteks tersebut, SETARA Institute mendorong aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan untuk tidak tunduk pada kelompok-kelompok intoleran," ujar Bonar Tigor Naipospos.
Kedua, dalam analisis SETARA Institute, terlihat mencolok upaya konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan mobilisasi mereka untuk menghimpun sentimen pemilih mayoritas dengan menekan kelompok-kelompok minoritas.
Kecenderungan tersebut tampak dalam eskalasi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) belakangan ini. Konsolidasi tersebut bisa dilihat dari upaya politisasi keikutsertaan Timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia pada Mei mendatang.
Baca Juga: Ahmad Sahroni: Pengakuan PPATK Karena 349 Triliun Republik ini Hampir Pecah!
"Hal itu tampak juga dalam aksi-aksi serupa, seperti aksi Koalisi Palembang Darussalam, yang direncanakan hari ini 24 Maret 2023 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang, yang menolak kedatangan Duta Besar Vatikan ke Palembang dengan alasan Palembang adalah daerah mayoritas Muslim," ujar Bonar Tigor Naipospos.
Ketiga, SETARA Institute mendesak agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat memastikan untuk tetap tegak lurus dengan jaminan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Tahun politik tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah untuk tidak hadir dalam kasus-kasus intoleransi.
