Network
"Yang akhirnya berdampak kepada beekurangnya pendapatan gurunya," demikian harapan Iman yang merupakan guru honorer di Jakarta. P2G meminta Kemdikbud tidak lepas tanggung jawab dalam soal membuka sekolah Januari 2021 ini,"
Baca Juga: PKS Pertanyakan Perpres BRIN yang Belum Diundangkan
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Warganet: Bu Susi Turun Gunung Dong, Balik Lagi Jadi Menteri KKP
Ketujuh, pendataan terkait guru honorer dan swasta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) mesti dibenahi Kemdikbud. Sebab P2G mendapatkan laporan dari Kab. Pandeglang, Jakarta, Kab. Blitar, Kab. Brebes, Kab. Garut, dan Kota Bekasi masih banyak guru honorer yang belum terdaftar berhak menerima BSU Kemdikbud.
Padahal mereka sudah terdaftar di Dapodik dan masuk kategori yang berhak menerima sesuai aturan Kemdikbud. Ada juga justru sebaliknya, P2G dapat laporan dari guru di Kab. Pacitan.
"Ada kasus seperti di Pacitan, seorang Guru ASN SMA justru dapat BSU, setelah mengeck di Web Info GTK. Artinya pendataannya masih bermasalah. P2G berharap Dirjend GTK betul2 mengkroscek validasi pemerima BSU agar tepat sasaran," demikian pinta Sekretaris P2G itu.
Baca Juga: Ada Apa Nih? Menteri Basuki Minta KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di PUPR
Kemdikbud harus proaktif melakukan kroscek ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan dan LPMP. Agar dana 3,66 triliyun tersebut betul-betul sampai ke guru yang berhak. Demi serapan anggaran yang baik. Karena BSU sangat membantu guru honorer dan swasta di masa krisis ini.
"Tujuh (7) poin di atas adalah bukti bahwa guru Indonesia belum merdeka. 7 poin tersebut masih menjadi PR besar Mas Menteri dan Pemda untuk segera dituntaskan," pungkasnya.
