PKS Pertanyakan Perpres BRIN yang Belum Diundangkan

- 25 November 2020, 10:33 WIB
Anggota DPR RI Mulyanto.
Anggota DPR RI Mulyanto. / ANTARA/Dokumentasi Humas PKS/am.

ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pertanyakan sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli yang menahan Kepres pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Padahal menurut info yang diterima Mulyanto, Perpres tersebut sudah disetujui Kementerian PAN & RB, sudah diberi nomor dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Tapi karena sekarang tertahan di Kemenkumham sehingga Perpres tersebut belum dapat dimasukan ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) dan diundangkan.

Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Mahfud MD Siap Backup

Mulyanto merasa aneh dengan kejadian ini dan menilai Presiden seperti disandera oleh anak buahnya.

"Ini manajemen yang amburadul. Seharusnya Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kejadian ini menjadi preseden buruk dalam pembangunan Iptek nasional.

Kok bisa-bisanya Presiden disandera anak buahnya. Ini aneh," tegas Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ristek/ Kepala BRIN, Selasa 24 November 2020.

Baca Juga: Edhy Pulang Dijemput KPK, Apakah Merugikan Prabowo ?

"Sejak pelantikan kabinet hingga hari ini, sudah lewat satu tahun Perpres BRIN ini tertahan. Kalau kelembagaannya tidak jelas, pejabatnya tidak ada, maka mana mungkin program-program Ristek/BRIN dapat dijalankan secara baik," cecar mantan Sesmen Kementerian Ristek di zaman SBY ini.

Halaman:

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x