ARAHKATA - Ramai seruan untuk memboikot sejumlah produk yang beredar di tengah masyarakat menyusul serangan Israel ke Palestina sebagai bentuk protes atas genosida kaum zionis di Gaza.
Merespon seruan boikot tersebut, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak melakukan boikot terhadap produk-produk lokal menyusul agresi militer Israel terhadap Palestina. Menurutnya, ajakan boikot tetap harus direspon dengan bijak oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal," kata Jusuf Kalla dalam kegiatan acara Doa Bersatu Untuk Palestina di Jakarta, Senin 27 November 2023.
Baca Juga: Ketum PBNU: Boikot Produk Pendukung Israel, Upaya Penting Dalam Mendukung Palestina
Dia menjelaskan, produk-produk yang ada di Indonesia tentu dibuat menggunakan bahan-bahan serta tenaga kerja dan modal dari dalam negeri. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu mengimbau agar jangan sampai ada masalah lain yang timbul di tengah masyarakat akibat ajakan boikot yang tidak disikapi dengan bijak.
"Perusahaan-perusahaan yang betul- betul produk Indonesia dan milik Indonesia tentu dihargai dan saya yakin MUI memahami dan telah memberikan penjelasan itu," katanya.
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 ini melanjutkan, salah satu cara yang mungkin bisa menghentikan agresi ialah dengan mengajak negara-negara di seluruh dunia bersatu atas nama kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan itu perlu dilakukan secara besar-besaran di samping memberikan bantuan kepada warga Palestina.
Baca Juga: Israel Serang RS Indonesia di Gaza, MUI: Ini Perbuatan yang Sangat Terkutuk
"Karena itulah, maka tindakan nyata kita adalah memberikan bantuan secara riil," ucapnya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda juga menyatakan bahwa yang diharamkan MUI itu bukan produknya atau zatnya. Dia menjelaskan, produk tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan tetapi, yang diharamkan itu aktivitas atau perbuatan.
Dia menerangkan, fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah mendukung aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung itu yang diharamkan. Dia meminta masyarakat tidak keliru memahami fatwa tersebut.
"Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya," katanya.
Baca Juga: WHO: Gaza Babak Belur Pasca Diserang Israel, Penduduk Terancam Penyebaran Penyakit
Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat. Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.
"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.
Salah satu korban dari momentum BDS adalah Aqua yang difitnah sebagai produk terafiliasi Israel. Padahal, Aqua merupakan produk yang sepenuhnya berisi tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta tidak terafiliasi dengan kegiatan politik apapun apalagi aneksasi Israel ke Palestina.
Baca Juga: MUI Tegaskan Buka Peluang Cabut Label Halal Produk Terafiliasi Israel
Dia melanjutkan, gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut berkaitan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.
"Jadi saya harus pilah, mana pemboikotan yang mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama," pungkasnya.***