Network
ARAHKATA- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menghentikan sementara program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita sejak 24 hingga 26 Desember 2023 mendatang.
Penghentian sementara itu dianggap sebagai wujud ketidaksiapan Pemkot Depok dalam pemanfaatan anggaran APBN senilai Rp. 4.9 Miliar untuk penanganan stunting di Depok dan jadi berantakan.
"Penghentian itu karena ketidaksiapan Pemkot pada dua level. Yang pertama level substansi dan level teknis," ujar Anggota Komisi D DPRD Depok Ikravany Hilman, Jumat, 24 November 2023.
Baca Juga: Pemkot Depok Hentikan Sementara Program Peanganan Stunting Balita
Ketika dilevel teknis tidak siap, masih kata Ikrafany, maka program PMT Balita jadi berantakan. Padahal, sumber dana dari nasional. "Artinya selama ini, Posyandu dan PKK tidak maksimum. Jadi lebih mudah seharusnya, bukanya malah pakai UMKM," tutur ikravany," jelasnya.
Ketidaksiapan PKK dan Posyandu dalam memuluskan pemanfaatan dana penanganan stunting dari APBN itu juga jadi sorotan politisi Fraksi PDIP DPRD Depok.
Baca Juga: 1000 pelajar SMA di Depok Dapat Penyuluhan Hukum dari Kejari
Lantaran itu, Ikravany pertanyakan kinerja Ketua PKK dan Posyandu tingkat kota yang selama ini berjalan di bawah pimpinan istri Wali Kota Depok.
"Selama ini, ibu Wali Kota sebagai Ketua Posyandu dan PKK tingkat kota ngapain aja," tandasnya.
