Network
ARAHKATA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta agar pelaksanaan sidang perdana Rizieq Shihab untuk dievaluasi terhadap aturan kehadiran dalam persidangan.
Menurut Arsul Sani pengadilan berhak untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan termasuk dengan protokol kesehatan.
Meskipun tidak bisa dipungkiri, sidang virtual juga harus dipertimbangkan mengingat DKI Jakarta masih dalam tahap zona merah penyebaran Covid-19.
"Ini terlepas dari kasus persidangan Habib Rizieq Shihab saja ya. Kan memang di masa pandemi Covid ini Mahkamah Agung mengeluarkan aturan persidangan secara virtual atau online," kata Asrul Sani di Kompleks DPR, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Standard Gaji Miliki Rumah DP 0 Persen Dirubah Anies, Jadi Segini!
Harapan kita, lanjutnya, harapan kami juga yang di Komisi III itu agar aturan tentang persidangan secara virtual atau online ini dievaluasi dari waktu ke waktu. Apakah akan diseragamkan terdakwa tidak dihadirkan atau diperbolehkan.
Wakil Ketua Umum DPP PPP itu menjelaskan aturan main dalam pelaksanaan sidang di pengadilan perlu diseragamkan. Dari hak untuk membela diri dari seorang terdakwa yang hadir secara langsung maupun secara virtual atau sidang daring.
"Ini aturan mainnya yang harus diseragamkan Kenapa kok perlu karena memang berbeda hak untuk membela diri dari seorang terdakwa yang hadir secara fisik di persidangan dengan secara virtual itu pasti tentu berbeda," tutur Asrul Sani.
Mantan Tim Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menilai untuk kedepannya tidak ada lagi aksi walk out yang dilakukan oleh pengacara ataupun terdakwa ketika persidangan virtual dilaksanakan.
Apalagi pengadilan wajib mempersiapkan konektifitas jaringan dari persidangan perlu dipersiapkan secara matang, terlebih fasilitas audio yang harus disiapkan dengan prima.
