Network
Baca Juga: Awal Mula 'Hawa Panas' di Sidang Rizieq Shihab
Namun, isu terkait 3 periode masa jabatan presiden itu menguap begitu saja begitu pelaksanaan Pemilu tahun 2014 lalu mendaulat Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 R.I.
Selang, 10 tahun kemudian isu terkait 3 periode masa jabatan Presiden kemudian muncul kembali di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi wacana masa jabatan presiden 3 periode ini sesungguhnya sudah muncul sejak periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono wacana tersebut kini dihembuskan lagi oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden," ucap Jaleswari.
Masih kata Staf KSP tersebut mengatakan sejumlah pihak yang ingin penggulingan masa jabatan Jokowi dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas ekonomi politik dan keamanan di Indonesia.
"Pihak-pihak ini ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi covid 19 pemulihan ekonomi dan kerja kerja pembangunan lainnya," kata dia.
Dalam rilis yang disampaikan kepada pewarta Jaleswari berharap adanya penghentian dari isu masa jabatan presiden 3 periode ini. Menurutnya, saat ini Indonesia dan Presiden Joko Widodo tengah berkonsentrasi untuk melakukan pemulihan pasca pandemi Covid-19 terjadi.
Baca Juga: Habib Rizieq Walk Out, Hakim: Tidak Bisa Seenaknya Gitu!
Terlebih, sampai saat ini Presiden Jokowi akan terus merawat pelestarian dari ketentuan reformasi terkait batas waktu kepemimpinan presiden yang hanya diperbolehkan dua kali periode masa jabatan.
"Presiden berkomitmen merawat warisan reformasi hentikan menghembuskan wacana bahwa presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan 3 periode. Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi," pungkasnya.
