Network
Disisi lain, sangat tidak logia kalau evaluasi tahun 2020 dibandingkan dengan 2021. Seharusnya evaluasi itu investasi tahun 2019.
"Diharapkan evaluasi kita ditahun 2021. Kalau kita evaluasi investasi 2020 lalu 2021 tidak linear dengan angka pengangguran ini tidak nyambung. Tentu kita kalau linear harus membandingkan dengan tahun 2019," tuturnya.
Sahat meminta semua pihak agar optimis kalau investasi di Jatim pasti mempunyai konsekuensi logis untuk penyerapan tenaga kerja.
DPRD menilai perlunya melakukan sinergitas antara Pempov Jatim dengan pemkab/pemkot dalam hal penyederhanaan regulasi daerah. Mengingat dalam implementasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ada 49 PP dan 4 Perpres.
Dengan begitu, pemda yang mempunyai wilayah otonom harus melakukan penyederhanaan regulasi daerah menyesuaikan dengan UU 11/2020.
"Kalau PP dan Perpres tidak diikuti pemda, maka terjadi penghambatan iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja. Kami mendorong agar tetap aktif sinergi dengan pemkab agar regulasi daerah lebih disederhanakan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menyebut anomali kinerja perekonomian Pemprov Jatim itu bisa terlihat jelas dari data yang tersajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2020.
Kinerja penanaman modal dalam negeri di Jatim menjadi juara pertama secara nasional sepanjang tahun 2020. Bahkan perdagangan dalam negeri Jatim mengalami surplus Rp.91 triliun sepanjang tahun 2020.
Namun menurut data mutakhir, trend yang baik di bidang investasi dan perdagangan Jatim tak berbanding lurus dengan angka pengangguran yang semakin tinggi.
Sepanjang tahun 2020, ada kenaikan lebih dari 2 persen terhadap total pengangguran terbuka di Jatim sehingga menyentuh angka 5,26 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Jatim yang berjumlah 21 juta.
